Fiskal Daerah Terjepit, Pajak pun Melejit

TKD Dipangkas, Daerah Terjepit

Pada 2026, pemda juga akan menghadapi tantangan berat karena pemerintah kembali memangkas besar-besaran TKD. Ruang fiskalnya makin terbatas, peningkatan PAD butuh kerja ekstra keras. Kesenjangan antarwilayah bakal meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran TKD pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 650 triliun, lebih kecil dibandingkan alokasi pada 2025, yakni Rp 919,9 triliun. Artinya, terjadi penyusutan lebih dari Rp 269 triliun. TKD dipotong untuk menambah pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengatakan apabila pemangkasan TKD sebesar itu direalisasikan pada 2026, maka ada potensi dana perimbangan dari pusat yang diterima setiap daerah berkurang sekitar 25%. 

“Angka 25% itu cukup besar bagi daerah-daerah yang APBD-nya kecil dan sangat bergantung pada dana transfer pusat. Kalau ini terjadi, pemerintah daerah akan kehilangan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik dan melakukan stimulan terhadap kegiatan ekonomi,” katanya.

Deddy menilai pemotongan tersebut bukan hanya akan menimbulkan masalah teknis, tetapi juga berimplikasi pada situasi politik dan sosial di daerah. 

“Kalau 25% itu benar-benar dipotong, kemungkinan tidak akan ada lagi pekerjaan fisik, tidak ada belanja modal, dan belanja pembangunan lainnya. Dampaknya sangat terasa bagi ekonomi daerah dan masyarakat,” ujar politisi PDIP itu.

Direktur Eksekutif dan Founder Celios Bhima Yudhistira mengatakan pemangkasan TKD besar-besaran akan menimbulkan tekanan pada pemda untuk mencari penerimaan secara instan yang bisa memberatkan masyarakat.

Menurut indeks kapasitas fiskal daerah 2024, tercatat ada 152 kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah. Kemudian 58 kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sangat rendah. Ini menandakan, sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran, sebanyak 41,3% pemda sudah berstatus fiskal rentan.

"Ditambah tekanan efisiensi dan sentralisasi fiskal pusat bisa jadi gejolak di berbagai daerah. Apa yang terjadi di Pati soal kenaikan PBB akan diikuti oleh berbagai daerah dan menimbulkan gejolak penolakan di masyarakat," ujar Bhima.

Reporter: Ilham Oktafian, Alfida Rizky Ferianna, Maria Gabrielle Putrianda, Antara.