Hatta Minta Kemendag Klarifikasi Tudingan Kartel Impor Bawang Putih

Jakarta - Kementerian Perdagangan diminta untuk segera melakukan klarifikasi terhadap tudingan yang dilakukan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan Kementerian Perdagangan terlibat dalam kartel impor bawang putih. Hal ini karena Kemendag merupakan pemangku kebijakan yang mengatur ekspor impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga menyatakan tudingan KPPU harus dibuktikan keabsahannya karena menyangkut Kementerian atau Lembaga yang merupakan otoritas dalam ekspor-impor. Sedangkan praktik kartel dinilai hanya dilakukan oleh pengusaha, sehingga dia menegaskan Kemendag tidak terlibat dalam Kartel.

"Masak Kemendag terlibat dalam kartel, ya tidak. Tapi pembicaraan itu harus dibuktikan, harus diklarifikasi. Saya minta kemendag mengklarifikasi itu karena Kemendag mengatur impor dan eskpor kita," tegas Hatta dikantornya, Jakarta, Jumat (26/7).

Menurut Hatta kebijakan Kemendag dalam memilih perusahaan dalam melakukan ekspor bawang putih tidak bisa langsung dituding sebagai kartel. Karena Kemendag dinilai memiliki cara sendiri dalam melakukan seleksi yang fleksibel.

Dia berpendapat kemungkinan maksud KPPU adalah masih terdapat kelemahan di Kemendag dalam menetapkan izin ekspor-impor pada suatu perusahaan. Oleh karennya dia meminta Kemendag duduk bersama KPPU untuk mengklarifikasi duduk persoalan yang sebenarnya supaya menjadi jelas.

"Kalau ada 1.000 atau 100 (perusahaan yang ajukan impor bawang putih) kan tidak semuanya diberikan. Tentu Kemendag mungkin memiliki cara sendiri untuk melakukan seleksi. Saya tidak tahu (prosesnya), itu kelemahannya di Perdagangan. Tapi saya minta diklarifikasi. Duduk sama-sama dengan KPPU apa yang dimaksud dengan itu," tandasnya.