Indef Nilai Pergantian Sri Mulyani Sesuai Visi Fiskal Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Purbaya tercatat sebagai salah satu dari enam menteri baru dalam Kabinet Merah Putih.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai perubahan di kursi Menteri Keuangan ini menunjukkan penyesuaian arah kebijakan ekonomi, terutama dalam memperkuat peran negara guna mendorong pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.

Ekonom Indef, Ariyo Irhamna, menilai perbedaan visi cukup jelas antara Sri Mulyani dan Presiden Prabowo. Menurutnya, Sri Mulyani lebih menekankan peran pasar dengan campur tangan pemerintah yang terbatas, sementara Prabowo justru ingin memperkuat peran negara melalui kebijakan fiskal, pembiayaan strategis, dan optimalisasi peran BUMN.

“Pergantian Menteri Keuangan ini menjadi langkah konsisten agar kebijakan fiskal selaras dengan visi pembangunan nasional yang berdaulat dan inklusif,” ujar Ariyo dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, dalam jangka pendek, Purbaya perlu fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas fiskal dan sosial.

Beberapa opsi kebijakan yang bisa ditempuh di antaranya menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga Rp75 juta– Rp 80 juta per tahun untuk mendorong konsumsi kelas menengah dan bawah. Selain itu, tarif PPN dapat diturunkan menjadi 10%, dengan 1% ditanggung pemerintah lewat skema PPN DTP.

Meski begitu, Ariyo menegaskan disiplin fiskal harus tetap dijaga. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh diperlakukan sebagai “ATM tanpa batas”, melainkan harus digunakan secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai prioritas.

“Setiap kebijakan fiskal harus dirancang hati-hati agar APBN tetap sehat, tetapi sekaligus mampu menopang pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Selain arah kebijakan, ia menilai implementasi yang cepat dan tepat menjadi syarat penting. Komunikasi publik juga harus lebih baik, sementara profesionalisme birokrasi di Kementerian Keuangan mutlak dibutuhkan agar kebijakan berjalan efektif serta responsif terhadap dinamika pasar.

Terkait penurunan IHSG pascapelantikan Purbaya, Ariyo menilai hal tersebut reaksi normal. “Bukan persoalan pribadi menteri baru, melainkan respon awal pasar terhadap ketidakpastian arah kebijakan. Biasanya, setelah ada kejelasan, pasar akan menyesuaikan,” pungkasnya.