BNI Sambut Positif Rencana Menkeu Suntik Rp 200 Triliun ke Himbara

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menyambut positif rencana pemerintah menarik dana cadangan berlebih (excess reserve) sebesar Rp 200 triliun untuk ditempatkan pada bank-bank pelat merah.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, langkah strategis pemerintah ini dapat memberikan tambahan ruang likuiditas bagi perbankan. Hal ini diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas pemerintah.

“BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” kata Okki dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (12/9/2025).

Okki menekankan, BNI berkomitmen menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Kendati begitu, Okki menyampaikan, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada aturan teknis dan implementasi lebih lanjut dari regulator. Beberapa aspek kunci yang memerlukan kejelasan mencakup skema penempatan dana, tata kelola, jangka waktu, mitigasi risiko, serta prioritas penyaluran kepada sektor-sektor tertentu.

Kebijakan penarikan dana cadangan berlebih ini dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat intermediasi perbankan dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank diharapkan dapat lebih agresif dalam mendanai proyek-proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan menarik dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas dan menggerakkan sektor riil.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR setelah resmi dilantik menggantikan Sri Mulyani sebagai menkeu periode 2025–2029 setelah reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Selama ini ada sekitar Rp 430 triliun di BI. Saya pindahkan Rp 200 triliun ke sistem perbankan supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi,” ungkap Purbaya.