Ketika Purbaya Tarik Bea Keluar dari Emas dan Batu Bara

Penerapan BK batu bara menyusul kesuksesan penerapan BK emas yang menargetkan tambahan pendapatan negara minimal Rp 2 triliun hingga Rp 6 triliun. Pemerintah berharap dengan mekanisme progresif, pendapatan negara dari komoditas strategis akan meningkat, terutama ketika harga emas sedang tinggi di pasar internasional.

“Hilirisasi sangat kuat dalam konteks usulan dari Kementerian ESDM agar semakin hilir produknya semakin rendah bea keluarnya. Sehingga kita memberikan insentif terjadinya hilirisasi penciptaan nilai tambah lebih banyak di Indonesia,” tambah Febrio.

BK emas nantinya akan diterapkan pada beberapa jenis produk, termasuk dore, granules, emas berbentuk ingot atau cast bar, serta minted bars. Tarifnya akan menyesuaikan pergerakan harga emas dunia atau harga mineral acuan (HMA). Misalnya, jika harga emas berada di kisaran US$ 2.800 hingga di bawah US$ 3.200 per troi ons, bea keluar dipatok 7,5%–12,5%. Jika harga menembus US$ 3.200, tarif bisa meningkat menjadi 10%–15%.

Indonesia diketahui memiliki cadangan emas terbesar keempat di dunia dengan porsi 5,6%, meski cadangan bijih terus menurun tiap tahun. Regulasi BK disusun untuk menahan ekspor produk hulu, mendorong nilai tambah, serta memperbaiki tata kelola rantai pasok emas.

Sementara itu, realisasi PNBP sektor mineral dan batu bara hingga Oktober 2025 tercatat Rp 74,5 triliun, naik dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 69,8 triliun. Penerapan BK diproyeksikan menambah kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Febrio menegaskan, aturan BK emas kini memasuki tahap final dan akan berlaku awal 2026. “Ini sesuai dengan usulan dari Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis. Aturan ini sudah melalui tahap harmonisasi dan akan segera diundangkan, sehingga pada 2026 dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan negara,” pungkasnya.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah menegaskan strategi fiskal untuk memaksimalkan penerimaan dari komoditas strategis. Setelah emas, batu bara menjadi komoditas berikutnya yang bakal dikenai BK, diharapkan mendorong hilirisasi, menahan ekspor hulu, dan menambah PNBP negara.