Program B40 Pangkas Impor Solar Jadi 5 Juta Ton

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan capaian penguatan ketahanan energi nasional melalui program mandatori biodiesel sepanjang 2025. Implementasi kebijakan B40, yakni campuran 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit dengan 60% solar, dinilai efektif menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak, khususnya solar.

Dalam paparannya, Bahlil menyebut impor solar pada 2024 masih berada di kisaran 8,3 juta ton. Namun, setelah penerapan B40 secara penuh pada 2025, volume impor berhasil ditekan menjadi sekitar 5 juta ton.

“Saya bersyukur bahwa impor solar kita pada 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita pada 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter (kL). Angka tersebut setara 105,2% dari target indikator kinerja utama (IKU) sebesar 13,5 juta kL pada 2025.

Capaian tersebut berdampak langsung pada penurunan impor solar yang dinilai sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahlil menyebut keberhasilan ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menetapkan target ambisius, yakni menghentikan impor solar sepenuhnya pada 2026.

Target tersebut akan ditopang oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan rampung pada semester pertama 2026. Apabila hasil evaluasi teknis dan ekonominya dinilai memadai, implementasi B50 akan diterapkan secara luas pada semester kedua tahun depan.

Dari sisi ekonomi dan lingkungan, kebijakan biodiesel sepanjang 2025 tercatat mampu menghemat devisa hingga Rp130,21 triliun, menurunkan emisi sebesar 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen, serta meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 20,43 triliun.

Optimisme menuju bebas impor solar pada 2026 juga didorong oleh beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan meningkatkan kapasitas produksi solar dalam negeri secara signifikan.

Namun, pemerintah masih membuka peluang impor terbatas untuk Solar CN51, yakni solar berkualitas tinggi yang dibutuhkan industri alat berat, mengingat kapasitas produksi domestik untuk jenis tersebut masih dalam tahap pengembangan.

“Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi pada 2026,” pungkas Bahlil.