Menjahit Ulang Harapan Baru bagi Industri Tekstil

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus sektor tekstil. Hal itu sebagai respons atas tekanan berat yang dialami industri padat karya nasional.

Langkah ini muncul setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pailit dan menghentikan operasional hingga berdampak pada ribuan tenaga kerja, serta rantai pasok industri tekstil dan garmen.

Inisiatif pembentukan BUMN tekstil diposisikan sebagai solusi struktural jangka menengah hingga panjang. Pemerintah menilai kehadiran entitas negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir diperlukan untuk menjaga kesinambungan produksi, memperkuat daya saing, serta melindungi penyerapan tenaga kerja di tengah ketidakpastian global dan tekanan kebijakan perdagangan internasional.

Dorong Aktivitas Ekonomi Harus Tetap Berjalan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, BUMN baru itu kelak yang akan fokus menangani persoalan tekstil dan garmen melalui Danantara Indonesia. Menurutnya, pendekatan ini ditempuh agar aktivitas ekonomi tetap berjalan meski status hukum perusahaan tertentu berubah.

“Berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex, ini sedang dalam proses. Kita berharap dalam waktu dekat semua tahapan bisa diselesaikan sehingga bagaimana pun kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menegaskan, penyelamatan yang dimaksud pemerintah bukan semata mempertahankan badan hukum lama, melainkan memastikan roda ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan penyerapan tenaga kerja tidak berhenti.

Data yang dihimpun pemerintah menunjukkan Sritex mempekerjakan lebih dari 10.000 karyawan dan memiliki kontribusi signifikan pada produksi garmen untuk pasar domestik dan ekspor.

“Di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian dan seragam, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor,” tambahnya.

Arahan Presiden dan Roadmap  Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, rencana pembentukan BUMN tekstil merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang dibahas dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Januari 2026.

Pemerintah, kata Airlangga, tidak bermaksud menghidupkan perusahaan lama, melainkan membangun entitas baru dengan model bisnis yang lebih adaptif.

“Akan dibentuk BUMN baru khusus tekstil. Tidak menghidupkan perusahaan lama,” kata Airlangga.

Ia menyebut kajian pemerintah telah rampung dan akan ditindaklanjuti dengan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Roadmap tersebut mencakup penguatan hulu, intermediate, hilir, adopsi teknologi, hingga strategi ekspor.

Untuk mendukung implementasi, pemerintah menyiapkan pendanaan sekitar US$ 6 miliar atau Rp 101 triliun (asumsi Rp 16.800 per dolar AS). Melalui Danantara, dana ini diarahkan pada pengadaan barang modal, modernisasi mesin, penguatan rantai pasok, dan dorongan ekspor.

“Sudah disusun roadmap untuk meningkatkan ekspor kita dari sekitar US$ 4 miliar menjadi US$ 40 miliar dalam 10 tahun, sekaligus memperdalam value chain industri tekstil,” jelas Airlangga.

Negara Akan Berperan dari Hulu ke Hilir

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melanjutkan, pembentukan BUMN tekstil merupakan bagian dari peran negara dalam menjaga kesinambungan industri strategis. Menurutnya, penguatan TPT tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Ini bagian dari upaya pemerintah mengembangkan industri tekstil dari hulu, intermediate, sampai ke hilir,” ujarnya.

Agus menekankan bahwa negara perlu hadir untuk memastikan ketersediaan bahan baku, efisiensi proses antara, dan daya saing produk akhir. Dalam konteks perusahaan yang telah pailit, ia membuka ruang penyelamatan melalui skema kepemilikan baru yang lebih sehat.

“Kalau bisa diselamatkan dengan konsep ownership yang berbeda, itu akan bagus,” katanya.

Ia juga menyinggung dukungan pembiayaan sekitar Rp 100 triliun melalui Danantara untuk mengisi kekosongan pada rantai TPT. 

“Dana ini disiapkan dengan harapan bisa menguatkan sektor TPT dari hulu hingga hilir,” tambah Agus.

Kadin Indonesia: Tekan Biaya dengan Perkuat Hulu

Dari kalangan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai pembentukan BUMN tekstil berpotensi strategis jika diarahkan menyentuh masalah mendasar industri.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menyoroti banjir impor yang menekan harga produk dalam negeri.
Menurutnya, BUMN tekstil dapat menjadi penopang produksi nasional, menjaga pasokan bahan baku lokal, serta menekan biaya melalui efisiensi energi dan teknologi.

“BUMN tekstil bisa menjadi penopang produksi dalam negeri, menjaga pasokan bahan baku lokal, dan menekan biaya produksi melalui efisiensi energi dan teknologi,” ucap dia.

Saleh menilai investasi sebaiknya diprioritaskan pada sektor hulu dan intermediate, seperti serat sintetis, benang, dan kain untuk mengurangi ketergantungan impor. Ia juga mendorong fokus pada tekstil khusus (kesehatan, otomotif, industri) yang lebih berbasis spesifikasi dan kualitas, sehingga tidak mudah tergerus impor ilegal.

Soal indikator keberhasilan, Kadin menekankan ukuran yang realistis, yakni berkurangnya impor bahan baku, meningkatnya penggunaan produk lokal, naiknya produktivitas tenaga kerja, serta biaya energi yang lebih terkendali. Peran BUMN sebagai penopang IKM melalui pasokan bahan baku yang stabil juga dinilai krusial.

Siap Dorong Angka Ekspor dan Serap Tenaga Kerja

Pemerintah memandang industri tekstil sebagai sektor strategis yang relatif tangguh menghadapi perang dagang. Airlangga melanjutkan bahwa berdasarkan kajian, Indonesia berpeluang masuk lima besar produsen tekstil dunia berkat fleksibilitas industri dan permintaan global yang berkelanjutan.

“Presiden meminta langkah khusus. Dari studi kami, Indonesia berpotensi menjadi lima besar pemain tekstil dunia,” kata Airlangga.

Untuk itu, Prabowo menyetujui pendanaan awal US$ 6 miliar guna melengkapi rantai nilai industri. Target ambisius pun dipasang, yakni ekspor tekstil meningkat hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun, serta penyerapan tenaga kerja bertambah dua juta orang dari sekitar 4 juta menjadi 6 juta pekerja.

“Penyerapan tenaga kerja ditargetkan meningkat dari sekitar 4 juta orang menjadi 6 juta orang,” pungkas Airlangga.