Shell Cs Dilarang Impor Solar Mulai April 2026

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta akan menggunakan solar dalam negeri yang dibeli dari Pertamina mulai April 2026.

“Iya, sudah memesan solar dari Pertamina. Rencananya April sudah harus menggunakan solar dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, dilansir dari Antara, Jumat (6/2/2026).

Laode menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan badan usaha pengelola SPBU swasta dan Pertamina untuk membahas pembelian solar dari perusahaan pelat merah tersebut.

Terdapat beberapa hal yang harus disiapkan oleh Pertamina selama masa transisi, seperti penyediaan loading port atau pelabuhan muat yang memadai, kargo yang disesuaikan dengan volume pesanan masing-masing badan usaha, serta spesifikasi bahan bakar murni (base fuel) solar sesuai permintaan badan usaha.

Berbagai hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Laode dengan badan usaha pengelola SPBU sebagai langkah mitigasi agar pada April tidak terjadi krisis terkait pembelian solar dalam negeri.

“Spesifikasi solar harus dibahas, kalau tidak nanti terjadi seperti tahun lalu, soal base fuel (bahan bakar murni),” ujar Laode.

Kejadian yang dimaksud adalah penolakan Vivo terhadap base fuel untuk BBM jenis bensin yang diimpor Pertamina pada akhir 2025 karena mengandung etanol. Permasalahan itu berhasil diatasi, sehingga Vivo membeli BBM jenis bensin dari Pertamina pada akhir 2025 untuk menjalankan operasional SPBU-nya.

Pembelian BBM dari Pertamina dilakukan pada kuartal akhir 2025 karena kuota impor BBM SPBU bernuansa biru habis sebelum tahun berakhir.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan menyetop impor solar untuk SPBU swasta pada 2026.

Kilang yang dimaksud adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur. RDMP Balikpapan mampu mengelola hingga 360.000 barel per hari, setara dengan 22–25% kebutuhan nasional.

Secara ekonomi, RDMP Balikpapan diproyeksikan meningkatkan kemandirian energi nasional, dengan penghematan impor BBM hingga Rp 68 triliun per tahun dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai Rp 514 triliun.