ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Banggar DPR Minta Prabowo Pimpin Reformasi Keuangan dan Fiskal

Sabtu, 7 Februari 2026 | 11:29 WIB
DM
DM
Penulis: Djibril Muhammad | Editor: DM
Ketua  Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin langsung reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh di tengah tekanan dari lembaga pemeringkat internasional.
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin langsung reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh di tengah tekanan dari lembaga pemeringkat internasional. (Beritasatu.com/Yustinus Patris Paat)

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin langsung reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh di tengah tekanan dari lembaga pemeringkat internasional.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyampaikan pandangan tersebut menyusul koreksi peringkat Indonesia yang dilakukan sejumlah lembaga global, seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI), Goldman Sachs, dan Moody’s, baik terhadap pasar saham maupun peringkat kredit nasional.

“Sejumlah catatan dari berbagai lembaga tersebut justru bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

ADVERTISEMENT

Menurut Said, berbagai tekanan eksternal itu dapat diubah menjadi peluang besar apabila presiden memimpin secara langsung agenda reformasi sektor keuangan dan fiskal. Ia menilai catatan soal krisis tata kelola yang disampaikan lembaga pemeringkat harus dijawab dengan penataan struktural yang serius.

Pada sektor keuangan, reformasi struktural dinilai penting untuk menekan efek rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang hingga kini masih menjadi salah satu sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sementara dari sisi fiskal, Said menilai presiden perlu memimpin restrukturisasi belanja negara guna menekan pelebaran defisit sekaligus menjadi langkah awal mengurangi beban utang. “Upaya ini juga penting untuk memitigasi risiko apabila penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini mengalami shortfall,” ujarnya.

Meski demikian, Said menegaskan berbagai program prioritas pemerintah tidak perlu dibatalkan. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah penghitungan ulang skema pendanaan serta perbaikan tata kelola pelaksanaannya.

Ia juga mendorong perluasan partisipasi publik dan pelibatan para ahli dalam menyusun fondasi teknokratis kebijakan. Kritik, kata dia, harus diserap sebagai semangat pembaruan dan upaya mendamaikan berbagai kontradiksi kebijakan.

Dalam jangka pendek dan menengah, Said mengakui pemerintah masih sulit lepas dari ketergantungan terhadap utang. Oleh karena itu, penerbitan utang baru dinilai masih diperlukan sembari menjalankan reformasi fiskal secara konsisten.

Melalui agenda reformasi tersebut, Said meyakini kepercayaan investor akan pulih. Ia menilai presiden perlu menyampaikan peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah secara transparan untuk mengikat kembali kepercayaan investor asing. “Pesannya harus jelas, terutama untuk mengikat kepercayaan investor asing,” ujar Said.

Di sisi lain, ia mengingatkan surat berharga negara (SBN) tidak bisa terus menyerap likuiditas dari Bank Indonesia maupun himpunan bank milik negara (Himbara), terutama dalam jangka panjang. Terkait hal itu, menarik investor asing dinilai menjadi kebutuhan penting sekaligus ruang membangun kepercayaan.

Said juga menilai perbaikan tata kelola dan keterbukaan informasi dapat dilakukan melalui perubahan struktural di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah tersebut, menurutnya, dapat dipimpin langsung oleh presiden, terlebih setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap berbagai kasus kecurangan di dua institusi tersebut.

Selain itu, presiden juga diminta memberikan sinyal yang jelas terkait langkah-langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia. Kejelasan peran Danantara dinilai penting untuk menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperkuat industri, serta membuka lapangan kerja.

Said menambahkan, peran Danantara sebagai hedge fund yang bersumber dari dana publik perlu dikaji secara cermat. Presiden, menurutnya, perlu menetapkan batas yang tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Danantara dalam menjalankan fungsinya.

“Saya yakin jika seluruh hal ini dikomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh dan jalan menuju tata kelola yang lebih baik akan semakin terang,” pungkas Said.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

BNI Komitmen Tuntaskan Pengembalian Dana Nasabah CU Aek Nabara Rp 28 M

BNI Komitmen Tuntaskan Pengembalian Dana Nasabah CU Aek Nabara Rp 28 M

EKONOMI
Pasar Modal RI Kredibel, OJK Sambut Positif Penilaian FTSE Russell

Pasar Modal RI Kredibel, OJK Sambut Positif Penilaian FTSE Russell

EKONOMI
Era Baru OJK, Reformasi Pasar Modal Langsung Dikebut

Era Baru OJK, Reformasi Pasar Modal Langsung Dikebut

EKONOMI

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon