Menanti Komando Prabowo Pulihkan Peringkat Kredit Indonesia

Sementara itu, respons pasar global masih cenderung wait and see. Investor internasional menyambut hati-hati agenda ambisius Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Kekhawatiran atas kesehatan fiskal, independensi bank sentral, dan konsistensi kebijakan membuat sentimen pasar belum sepenuhnya pulih. Upaya stabilisasi pemerintah, termasuk pengunduran diri lima pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), juga belum mampu menenangkan pasar.

Data menunjukkan investor asing telah mencatatkan aksi jual saham sekitar US$ 860 juta sejak Rabu pekan lalu, dibandingkan total penjualan sekitar US$ 1 miliar sepanjang 2025. Di pasar obligasi, tekanan masih terasa meski sempat terjadi pemulihan terbatas. Yield obligasi acuan tenor 10 tahun tercatat stabil di 6,317%, menurut data LSEG.

“Dampak utama terhadap pasar Indonesia adalah peningkatan premi risiko di seluruh kelas aset,” kata analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto.

Klaim Fundamental Kuat

Pemerintah merespons penurunan outlook tersebut dengan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih solid. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusan Moody’s belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual ekonomi nasional yang justru menunjukkan tren perbaikan.

“Ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi. Saya pikir pertumbuhannya akan lebih cepat,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Purbaya menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39%, dengan pertumbuhan tahunan sepanjang 2025 sebesar 5,11%. Menurut Purbaya, laporan Moody’s kemungkinan disusun sebelum data tersebut dipublikasikan. “Kalau angka pertumbuhan itu keluar lebih dahulu, saya pikir penilaiannya bisa sedikit berbeda,” katanya.

Purbaya juga membantah kekhawatiran terkait pelebaran defisit fiskal, termasuk yang dikaitkan dengan program makan bergizi gratis (MBG) maupun peran BPI Danantara. Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan disiplin anggaran dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

“Program MBG kita pastikan tepat sasaran dan tidak boros. Saya akan lihat satu per satu dan kita koreksi bila perlu,” tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia masih memenuhi dua indikator utama penilaian lembaga pemeringkat, yakni kemampuan dan komitmen membayar utang. “Kita mampu bayar utang, dan kita mau bayar utang. Dua-duanya terpenuhi,” ucap Purbaya.