Menanti Komando Prabowo Pulihkan Peringkat Kredit Indonesia

Desakan Komando Presiden

Di tengah tekanan global, parlemen menilai dibutuhkan kepemimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan reformasi fiskal dan sektor keuangan secara menyeluruh. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut koreksi yang dilakukan MSCI, Goldman Sachs, hingga Moody’s justru dapat menjadi momentum pembenahan.

“Berbagai catatan itu bisa dibalik menjadi peluang besar jika presiden memimpin langsung agenda reformasi,” kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, kritik soal tata kelola harus dijawab dengan perbaikan struktural yang nyata, terutama pada sektor keuangan dan fiskal. Reformasi tersebut dinilai krusial untuk menahan efek rambatan ke pasar obligasi, yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan APBN.

Said juga menekankan perlunya restrukturisasi belanja negara tanpa membatalkan program prioritas. “Yang diperlukan adalah penghitungan ulang skema pendanaan dan perbaikan tata kelola,” ujarnya.

Dalam jangka pendek, ketergantungan terhadap utang diakui masih sulit dihindari. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan peta jalan reformasi yang jelas dan transparan.

Komitmen Disiplin Fiskal

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan batas defisit fiskal tetap terjaga sesuai dengan ketentuan undang-undang. “Selama ini tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga,” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/2/2026).

Ia menambahkan, penguatan sektor riil dan optimalisasi belanja negara sejak awal tahun menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mengintensifkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemeringkat internasional, untuk memulihkan kepercayaan pasar.