Kementan Anggarkan Rp 336 Miliar Rehabilitasi Sawah di Aceh

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 336 miliar untuk mempercepat rehabilitasi lahan sawah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto mengatakan anggaran tersebut difokuskan untuk memulihkan sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang agar dapat segera kembali berproduksi dan menjaga pasokan pangan di daerah.

“Harapan pemerintah ke depan adalah segera merehabilitasi lahan sawah dan memperbaiki irigasi pertanian yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali oleh petani untuk menanam,” ujar Hermanto dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, tingginya curah hujan di sejumlah wilayah menjadi faktor yang terus diantisipasi dalam pelaksanaan program di lapangan.

Tantangan saat ini adalah masih terjadinya hujan dengan intensitas cukup tinggi di sejumlah desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sehingga berdampak pada lahan sawah yang seharusnya dipersiapkan untuk pengangkatan endapan lumpur.

Menurut Hermanto, kondisi tersebut membuat tim teknis harus menyesuaikan strategi penanganan di lapangan.

“Sehingga saat ini kami akan melakukan survei ulang di lapangan untuk mengidentifikasi sedimen atau endapan lumpur baru yang ke depan akan memengaruhi biaya penanganannya seperti pembuangan sedimen di lahan, di saluran irigasi, dan lain-lain,” ucapnya.

Berbagai intervensi rehabilitasi dilakukan sesuai tingkat kerusakan lahan. Sawah dengan kerusakan ringan ditangani melalui kegiatan optimasi lahan, sedangkan kerusakan sedang hingga berat melalui program rehabilitasi khusus dengan prioritas pembersihan lahan berdasarkan dokumen rencana teknis dan pagu anggaran.

Rehabilitasi irigasi pertanian turut dikombinasikan dengan perbaikan infrastruktur dalam menu program Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementan.

Hermanto menuturkan, langkah tersebut sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar kegiatan optimasi lahan pada sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 32.000 hektare dengan komponen kegiatan konstruksi meliputi pembersihan lahan, penataan lahan, perbaikan infrastruktur, pengolahan lahan, hingga pemanfaatan lahan.

Sementara itu, kegiatan rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 9.900 hektare dengan komponen kegiatan konstruksi berupa pembersihan lahan, perapihan, dan perataan tanah.

Selain itu, dilakukan pekerjaan tanah melalui galian saluran irigasi, pembuatan pematang, dan galian saluran pembuangan atau drainase, pengolahan lahan, hingga rehabilitasi infrastruktur pendukung lain di tingkat usaha tani.

Program ini dibagi dalam tiga tahap, yakni penyusunan rancangan teknis, konstruksi, dan olah lahan.

Saat ini, ketiga provinsi masih dalam proses kontraktual penyusunan dokumen rancangan teknis yang dikerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi, serta sebagian melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan.

Secara umum, intervensi Kementerian Pertanian tidak hanya berfokus pada percepatan pekerjaan fisik, tetapi juga penguatan tata kelola, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Program dilaksanakan dengan melibatkan petani lokal dan pemerintah daerah agar penanganan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi lahan sawah secara optimal, memperluas areal tanam, serta meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Hermanto.

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan groundbreaking rehabilitasi yang dilaksanakan serentak pada 15 Januari 2026. Percepatan rehabilitasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.