Minyak Dunia Bergejolak, BBM Non-Subsidi Siap Disesuaikan

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dinilai sebagai langkah yang sulit dihindari seiring gejolak harga minyak dunia akibat memanasnya konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini memberikan tekanan langsung terhadap harga minyak mentah global yang menjadi acuan utama penentuan harga BBM di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, mengatakan dinamika pasar energi global membuat Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas fluktuasi harga minyak dunia. Menurut dia, kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi seperti saat ini merupakan hal yang wajar.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Anggawira, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, harga minyak jenis Brent saat ini bergerak di kisaran 100 hingga 115 dolar AS per barel, bahkan sempat melonjak lebih tinggi akibat gangguan di Selat Hormuz. Kondisi tersebut memberikan tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri dan membuka ruang penyesuaian harga jika tren ini berlanjut.

Saat ini, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp 12.300 per liter, Dexlite Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp 14.500 per liter. Jika harga minyak dunia tidak kunjung turun, maka penyesuaian harga dinilai menjadi langkah rasional untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Anggawira menilai, kenaikan harga BBM non-subsidi yang masih tergolong wajar berada pada kisaran 5 hingga 10 persen. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah melakukan penyesuaian secara bertahap guna meminimalkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

“Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10%. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp 12.900–Rp 13.500 per liter,” ujarnya.

Dari sisi dunia usaha, kenaikan harga BBM akan berdampak pada peningkatan biaya operasional, terutama di sektor transportasi dan logistik. Komponen BBM bahkan bisa mencapai 30–40 persen dari total biaya operasional di sektor tersebut, seperti trucking, pelayaran, hingga distribusi barang.

Sementara itu, pakar kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang saling terhubung.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian harga bukan semata keputusan internal pemerintah, melainkan respons terhadap meningkatnya risiko pasokan dan ketidakpastian global. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu dilihat dalam konteks menjaga stabilitas energi nasional.

Kristian juga mengingatkan bahwa batas kenaikan harga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi. Meski demikian, kenaikan dalam kisaran tertentu masih dinilai dapat dikelola tanpa menimbulkan gejolak besar.

Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk bersikap rasional dengan menghemat konsumsi energi serta menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga. Pemerintah juga diharapkan tetap transparan dan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dengan demikian, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak hanya menjadi tekanan ekonomi, tetapi juga momentum untuk mendorong efisiensi energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.