Harga BBM Diminta Dievaluasi, Anggota DPR Soroti Beban APBN

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyoroti potensi beban terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jika harga BBM terus ditahan.

 Baca Juga: Kebijakan WFH Jadi Langkah Taktis Tekan Konsumsi BBM

“Kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga minyak mentah dunia menempatkan PT Pertamina (Persero) dalam posisi yang cukup menantang secara finansial,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Rivqy menegaskan, pemerintah perlu memberikan kejelasan terkait skema kompensasi agar beban tersebut tidak mengganggu operasional Pertamina dalam jangka panjang.

Selain itu, Rivqy juga mendorong agar alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dipastikan tersedia dalam jumlah memadai. Hal ini penting untuk menghindari gangguan arus kas pada perusahaan pelaksana. 

“Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara pada masa depan,” tegasnya.

Rivqy menilai evaluasi berkala terhadap harga BBM menjadi hal yang mutlak dilakukan. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil, baik di pasar global maupun domestik.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” pungkasnya.