Pengusaha China Kirim Surat Protes ke Prabowo, Ini Kata Bahlil

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait surat protes Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut berisi keluhan pengusaha China terkait sejumlah kebijakan Indonesia di sektor pertambangan.

Bahlil mengaku belum menerima salinan surat protes tersebut. Namun, ia menyebut telah berkomunikasi langsung dengan duta besar (Dubes) China terkait berbagai kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula harga patokan mineral (HPM) nikel.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya dan saya memberikan penjelasan dengan baik,” ungkap Bahlil saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Sebelumnya, Kamar Dagang China di Indonesia mengirim surat kepada Presiden Prabowo karena menilai iklim bisnis di Indonesia semakin tidak pasti dan memberatkan investor, khususnya di sektor tambang dan hilirisasi nikel.

Keluhan yang disampaikan antara lain berkaitan dengan kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, penegakan hukum yang dinilai berlebihan, hingga potensi munculnya ruang korupsi dan pemerasan.

Salah satu poin yang paling disorot adalah kebijakan nikel, terutama terkait pengurangan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bijih nikel serta rencana kenaikan royalti dan perubahan formula harga patokan mineral.

Investor China memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal 2026. Pemangkasan kuota untuk sejumlah tambang besar disebut telah mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.

Dalam surat tersebut, Kementerian ESDM juga disebut baru menaikkan HPM bijih nikel dan mengubah formula perhitungannya dengan memasukkan unsur kobalt, besi, serta mineral lainnya. Investor China menilai kebijakan itu membuat biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200%.

Terkait pajak ekspor dan royalti, Bahlil menegaskan pemerintah telah menunda penerapan kebijakan tersebut untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak guna menyusun formulasi yang lebih baik.

Pemerintah juga terus membuka ruang dialog dan memastikan kebijakan yang diterapkan nantinya tetap memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa membebani pelaku usaha maupun mengganggu iklim investasi, termasuk di sektor pertambangan.

“Kita sudah sepakati kita tangguhkan sementara sambil kita mencari formulasi yang baik, dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung,” ucap Bahlil.

Meski menyampaikan berbagai kekhawatiran, investor China tetap menegaskan komitmen terhadap kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Mereka juga meminta Presiden Prabowo memastikan iklim usaha tetap stabil, adil, dan transparan.