Bunga KPR Subsidi Tetap meski BI Rate Naik

Jumat, 19 Juni 2026 | 13:44 WIB

Penulis: Alfi Dinilhaq | Editor: AD

URL berhasil di salin.

Rumah subsidi di Perumahan Gran Harmoni Cibitung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Kementerian PKP)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak akan mengalami kenaikan meskipun Bank Indonesia (BI) baru saja menaikkan suku bunga acuan atau BI rate.

Pernyataan tersebut menjadi kabar positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi sasaran utama program rumah subsidi pemerintah. Menurut Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi kelompok tersebut.

"Sampai hari ini kita tidak menaikkan. Sampai hari ini saya tahu bahwa itu naik BI rate," ujar Ara di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Tak Hanya Naikkan BI Rate, Ini Jurus Perry Warjiyo Selamatkan Rupiah

Ara menegaskan, keputusan untuk mempertahankan bunga KPR subsidi diambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan rumah.

"Sebagai menteri perumahan. Saya putuskan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, bagi rakyat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan itu," katanya.

Kebijakan tersebut diumumkan sehari setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Juni 2026.

Gubernur Perry Warjiyo menyampaikan BI rate naik menjadi 5,75%. Selain itu, suku bunga deposit facility juga meningkat 25 basis poin menjadi 4,75%, sedangkan suku bunga lending facility naik menjadi 6,50%.

"Suku bunga deposit facility juga naik 25 bps jadi 4,75% dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,5 persen," kata Perry.

BI Rate Naik Jadi 5,75 Persen, Rupiah Masih Loyo

Kenaikan BI rate umumnya diikuti penyesuaian bunga kredit perbankan, termasuk kredit konsumsi dan pembiayaan properti. Namun, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada bunga KPR subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung target penyediaan hunian layak bagi MBR di tengah tantangan kenaikan biaya pendanaan akibat suku bunga yang lebih tinggi.