Kejar Ekspansi Pertumbuhan, Pemerintah Bisa Perlebar Rasio Utang

Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara melihat pemerintah bisa menaikan rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB yang saat ini masih di kisaran seperempat kali (25%) demi mengejar pertumbuhan yang masif sekitar 7 % dalam 4 tahun. Utang tersebut akan digunakan untuk belanja modal (pembangunan infrastruktur) yang memerlukan ribuan triliun rupiah.

"Lebih baik mana? Meminjam untuk belanja subsidi yang besar atau belanja infrastruktur yang besar, seharusnya tidak apa-apa (rasio utang terhadap PDB) meningkat selama dijaga baik utangnya, pastikan agar kami selalu bisa membayar suku bunga dan prinsipal tepat waktu," katanya di Sentul, Sabtu (7/11).

Penambahan utang, lanjutnya jangan sampai over warm atau menimbulkan gagal bayar. Dicontohkan Yunani yang begitu banyak berhutang untuk belanja non produktif seperti subsidi pengangguran, akibatnya investor tidak percaya pada likuiditas dan kemampuan bayar utang Yunani.

Dirjen PPR Robert Pakpahan menyatakan pemerintah memastikan sumber pembiayaan/ utang yang berkelanjutan dengan biaya rendah. Dijelaskannya per 30 September, total utang pemerintah mencapai Rp 3.091 triliun setara 25% PDB. Itu masih dalam kondisi sangat aman.

"Tahun depan apakah akan kami tingkatkan (debt to pdb ratio)? Sejauh ini pertumbuhan (utang) masih sejalan dengan pertumbuhan PDB, atau sekitar 10%. Dengan asumsi PDB Rp 11.710 triliun tahun ini maka akan ada pertumbuhan utang Rp 300 triliun tahun depan, sekarang masih kami maintain 24-25 persen PDB dengan asumsi defisit anggaran 2-2,1% PDB, malah kami harap medium-long term kami turunkan ke level 24% PDB," katanya.

Berdasarkan matrix principle, menurutnya utang pemerintah masi bisa dinaikan hingga ambang batas aman sebesar 60% atau setengah kali lebih PDB.