Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Ini Harus Berkualitas, Ini Caranya

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi tahun ini harus berkualitas, yakni mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta mengurangi ketimpangan pendapatan yang tercermin dari penurunan rasio gini. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan asas pemerataan dengan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi di luar Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang selama ini menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar. Komitmen pemerintah yang hendak membangun dari pinggiran mampu mewujudkan hal itu, hanya saja implementasinya harus diutamakan.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan, untuk melihat kualitas pertumbuhan ekonomi, paling mudah adalah dengan melihat pergeseran dari dominasi pertumbuhan dari sektor nontradable seperti sektor jasa ke sektor riil. Pada 2015, ekonomi memang tumbuh 4,73%, namun yang tumbuh 8-10% justru sektor jasa, sektor industri hanya tumbuh 4%, sektor pertanian tumbuh 3-4%. "Kalau yang tumbuh di bawah rata-rata adalah sektor tradable maka tidak akan pernah terjadi perbaikan kualitas, pertumbuhan ekonomi tinggi tapi elastisitas tenaga kerja rendah, dampak nilai tambah rendah, pengangguran naik," ujar dia saat dihubungi Investor Daily dari Jakarta, Selasa (5/1) malam.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan stimulus fiskal yang bisa menggerakkan sektor riil, menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk produk pertanian dan industri manufaktur, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan devisa. Apabila itu jalan, akan ada perbaikan kualitas pertumbuhan karena ada pergeseran dominasi komsumtif ke produktif, sektor riil tumbuh begitupun sektor produktif bernilai tambah dan menyerap tenaga kerja. "Dampak akhirnya pendapatan masyarakat naik, tentu konsumsi rumah tangga pun meningkat. Ini juga akan mengurangi ketergantungan impor dan memperbaiki neraca perdagangan," ujar dia.

Komitmen dalam paket kebijakan ekonomi I-VIII bisa membantu mengubah dominasi sektor nontradable ke tradable. Namun komitmen itu harus bisa diimplementasikan agar konkret dan konsisten. Berkaca pada 2015, hasil akhir atau kinerja ekonomi yang ada dalam komitmen nawacita ternyata berbalik arah. Komitmen membangun dari pingiran ternyata tidak berjalan karena kesenjangan antardaerah justru meningkat, hutang meningkat dan terjadi shortfall penerimaan. "Komitmen saja tidak cukup, syarat wajib adalah implementasi, membangun sesuai kondisi yang dibutuhkan (necesary condition)," kata dia.

Untuk 2016, sebenarnya sudah ada sejumlah instrumen untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pertama, dana desa, asalkan didesain untuk peningkatan kapasitas desa maka komitmen membangun dari pinggiran bisa terealisasi. Kedua, terobosan keuangan inklusif, misalnya akses usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah, tidak hanya base on agunan tapi kelayakan usaha, sehingga pembiayaan UMKM meningkat dan kesenjangan berkurang. UMKM juga harus mampu memanfaatkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) untuk promosi, untuk itu UMKM perlu intervensi berupa insentif dan fasilitas dari pertumbuhan.

Ketiga, lanjut Enny, hilirisasi guna memanfaatkan momentum rendahnya harga komoditas, bahan baku industri lebih murah dan ini kesempatan untuk hilirisasi industri. Kawasan di luar Jawa harus diberi fasilitas berupa insentif hilir sehingga karet bisa dijual dalam bentuk ban jangan diekspor dalam bentuk karet alam, kakao juga harus dijual dalam bentuk cokelat agar tak perlu impor cokelat, CPO juga dijual dalam bentuk farmasi atau komsetik. "Fasilitas lain adalah pemerintah harus menyediakan infrastruktur agar ada percepatan hilirisasi industri dan menjadi sumber pertumbuh ekonomi. Hilirisasi industri adalah sumber pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia," kata dia.

Sedangkan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) yang juga Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana mengatakan, untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan infrastruktur harus dibuat merata. Contohnya, pembangunan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) telah berhasil menimbulkan percepatan pembangunan di daerah, ekonomi sepanjang tol Cipali kini mulai bergerak. "Pembangunan infrastruktur juga harus mulai diarahkan ke kawasan Indonesia bagian Timur. Di sisi lain, akses pembiayaan dan pasar bagi industri kecil menengah (IKM) juga harus dibuka selebar-lebarnya karena banyak IKM yang ternyata berada di daerah," jelas Ina.