Fleksibilitas Anggaran Jadi Game Changer Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengalokasikan Rp 613,89 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021.

Dana tersebut akan digunakan terhadap enam sektor yaitu kesehatan sebesar Rp 124,96 triliun, program perlindungan sosial sebesar Rp 148,66 triliun, program prioritas kepada Kementerian/Lembaga sebesar Rp 141,36 triliun, Dukungan UMKM dan korporasi Rp 157,57 triliun, serta insentif usaha Rp 47,27 triliun.

"Kami berharap pemulihan ekonomi akan terus berlanjut, dan di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi (diperkirakan) akan meningkat antara 4,5 persen hingga 5,5 persen. Hal ini cukup sejalan dengan proyeksi lembaga internasional untuk Indonesia," ucap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara dalam seminar daring Indonesia Economic Outlook '21 pada Senin (8/2/2021).

Suahasil mengatakan, anggaran yang fleksibel akan menjadi salah satu game changer dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam program PEN pemerintah akan menangani sektor kesehatan, membantu masyarakat miskin 40 persen terbawah serta penduduk rentan miskin.

"Anggaran yang bersifat fleksibel, untuk memastikan sektor bisnis, baik perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar agar dapat terus bertahan selama pandemi ini," ucap Suahasil.

Senada dengan Suahasil, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melanjutkan program PEN 2021 dengan anggaran sekitar Rp 619,83 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan kesehatan termasuk vaksinasi, perlindungan sosial, stimulus UMKM dan korporasi, dan stimulus K/L dan Pemda.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu, Hidayat Amir mengatakan, kebijakan pemerintah dijalankan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Saat ini APBN 2021 sedang dalam proses refocusing dan realokasi sebab APBN 2021 disusun dalam kondisi perekonomian tahun 2020. "Dinamika ini harus kita respon dan diberikan ruang sampai tahun 2023," ucap Hidayat.

Ia mengatakan dalam program PEN 2021 pemerintah meningkatkan sektor kesehatan karena pemerintah harus menjalankan program vaksinasi. Sedangkan program perlindungan sosial dalam tahap transisi ke arah yang lebih baik.

"Kami menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan mendukung pola perubahan. ini tidak cukup itu Kami berharap (langkah) pemulihan ini juga sebagai bagian akselerasi ekonomi," ucap Hidayat.