Kemkeu: Penanganan Covid-19 Melalui Kebijakan Fiskal yang Fleksibel

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Keuangan (Kemkeu) menjalankan pengelolaan APBN secara fleksibel dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari defisit APBN di tahun 2021 yang sebesar 5,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara sebelum pandemi Covid-19 batas maksimal defisit adalah 3% dari PDB.

"Dalam kondisi semacam ini dari sudut pandang perekonomian kami paham bahwa sangatlah penting kebijakan fiskal harus terus fleksibel. Namun kita akan tetap menjaga integritas dari anggaran yang ada. Tahun ini 5,7% dari PDB akan dapat kita jaga," ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects, pada Kamis (17/6/2021).

Fleksibilitas kebijakan fiskal bukan berarti defisit tinggi setiap tahun atau mengubah defisit dengan sangat cepat. Dalam kondisi pandemi banyak tercipta extra ordinary policy. Hal tersebut terus dirumuskan pemerintah dengan seluruh pihak terkait. Respons fiskal dalam penanganan pandemi dilakukan dengan membuat prioritas yang baik.

"Implementasi anggaran sifatnya sangat fleksibel, kita bisa meningkatkan bantuan sosial misalnya dan kita sekarang juga meningkatkan bantuan sosial. Tetapi bukan berarti ini akan meningkatkan belanja pemerintah secara keseluruhan," kata Suahasil.

Suahasil mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi, perlahan defisit fiskal akan turun. Diharapkan saat terjadi penurunan defisit fiskal bersamaan dengan peningkatan konsumsi dan investasi. "Maka ini akan mendukung kemajuan atau pertumbuhan ekonomi, game changer-nya adalah vaksin," ucap Suahasil.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pada tahun 2020 pemerintah menjalankan kebijakan APBN secara countercyclical. Saat penerimaan menurun, belanja terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan countercyclical ini terus berlanjut di tahun 2021.

"Di masa pandemi pemerintah Indonesia melakukan anggaran yang kita sebut dengan istilah countercyclical spending. Kekuatan dari kebijakan fiskal itu punya peranan besar tetapi juga punya limitasi," ucap Febrio dalam kesempatan yang sama .

Oleh karena itu pemerintah harus membuat prioritas yakni sektor kesehatan karena situasi pandemi ini harus dimitigasi dengan vaksinasi. "Ini masih menjadi prioritas kita, dulu ini tidak pernah menjadi prioritas kita, tetapi sekarang karena pandemi seluruh negara di dunia akan fokus pada sektor kesehatan," ucap Febrio.

Prioritas berikutnya adalah memberikan stimulus untuk masyarakat dan dunia usaha sehingga pemulihan ekonomi nasional bisa terjadi. Namun di di tahun 2021 pemerintah melihat penerima stimulus yang agak berbeda dibandingkan tahun 2020. "Tahun ini kita melihat sektor-sektor yang punya ritme pemulihan yang tinggi," kata Febrio.