PIP Mulai Gulirkan Dana ke Daerah

PIP memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada Pemda.

Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk percepatan pembangunan infrastruktur

Karena itu, pemerintah mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di daerah tersebut sehingga bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM). Demikian rilis dari Kantor Menko Perekonomian, Senin (22/10).

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa,  pemerintah telah mendorong PIP memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah kepada pemerintah daerah.

"Kita dorong agar PIP terus menyalurkan dananya ke daerah-daerah yang mempunyai cashflow keuangan yang baik guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Ini harus dimanfaatkan betul oleh pemda," ungkap Hatta Rajasa saat meresmikan RS Bahteramas Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hasil pinjaman PIP, Minggu (21/10).

Hatta menjelaskan kerja sama antara PIP dan Pemprov Sultra merupakan yang pertama di Indonesia. Kerja sama ini disepakai pinjaman sebesar Rp130 miliar dengan bunga 7,75 persen dalam 5 tahun.

"Seluruh pinjaman ini akan digunakan untuk mempercepat roda pembangunan Sultra," tukas Hatta.

Target peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia sebesar 16.000 dolar per kapita di masa mendatang dapat dipercepat dengan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia.

Selain itu, Hatta menekankan perlunya pembangunan sumber daya manusia untuk bisa mengikuti pengembangan infrastruktur di daerah sehingga tercipta percepatan lapangan kerja.

"Kita akan terus dorong dunia pendidikan sehinga akan semakin banyak tenaga ahli di Indonesia. Saat ini jumlah anak-anak Indonesia di bangku kuliah mencapai 8 persen. Kita akan genjot hal tersebut untuk bertambah terus sehingga bisa mencapai lebih dari 20 persenn dalam beberapa tahun ke depan," jelas Hatta.

Di sisi lain, Hatta juga meminta pemerintah daerah meningkatkan anggaran kesehatan bagi masyarakat tidak mampu selain program Jamkesmas yang telah disalurkan pemerintah pusat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PIP Soritaon Siregar menjelaskan kalau pihaknya telah melakukan analisis kelayakan terhadap kemampuan keuangan daerah Pemprov Sultra untuk memberikan pinjaman tersebut.

Proses penilaian atas kelayakan pinjaman ini, katanya, diaksanakan bertahap oleh PIP mengacu pada kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani APBD.

Hal ini agar tidak berdampak pada program pembangunan pemerintah daerah.

”PIP juga melakukan analisis atas 5C yakni character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy dalam penilaian kelayakan kredit investasi,” ujarnya.