Wamenkeu: Belanja Pemerintah Tidak Boleh Turun Saat Konsumsi Loyo

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh turun di tengah pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19.

"Meski pendapatan dan konsumsi rakyat turun akibat pandemi, tetapi belanja pemerintah tidak boleh turun, ini yang coba kita manage," kata Suahasil Nazara dalam webinar DPP Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) bertema "Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 Akan Mendorong Laju Pemulihan Ekonomi" Sabtu (28/8/2021).

Dia mengatakan, sejak perekonomian nasional tertekan pada tahun lalu, maka yang harus menjadi bumper adalah pemerintah dan pemerintah daerah (pemda). "Bumper ekonomi saat pandemi adalah anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD," kata dia.

Dia mengatakan belanja pemerintah harus naik di tengah menurunnya kegiatan ekonomi dan penerimaan pajak. Untuk itu, pemerintah membuat program PEN. "Belanja dinaikkan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan sektor informal, membuat program prioritas, serta dukungan dunia usaha melalui insentif pajak," kata dia.

Menurut dia, situasi yang dihadapi saat ini adalah penyebaran Covid-19. Meski virus tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata pada sektor ekonomi. Untuk itu dilakukan pembatasan sosial. Target pemerintah jangka pendek adalah melakukan vaksinasi sebanyak mungkin, sehingga tingkat kematian bisa ditekan," kata Suahasil.