Transisi Energi G-20 Diluncurkan, Ini Tiga Isu Prioritasnya

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meluncurkan Transisi Energi G-20 sebagai bagian dari Presidensi G-20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G-20 di November 2022. Forum ini diharapkan menjembatani fokus Indonesia mendorong negara maju dan berkembang pada keanggotaan G-20 untuk mempercepat proses transisi energi, serta memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan.

Baca Juga: DPR Dorong Percepatan Transisi Energi Ramah Lingkungan

Arifin Tasrif menyampaikan, Transisi Energi G-20 diharapkan menghasilkan hasil persidangan G-20 yang lebih konkret guna memperkuat sistem energi global berkelanjutan, serta transisi energi berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan. "Pilar transisi energi akan mengangkat tiga isu prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. Dengan urgensi tiga isu ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi," kata Arifin Tasrif dalam peluncuran Transisi Energi G-20, Kamis (10/2/2022).

Melalui forum ini, lanjut Arifin, Indonesia mampu menghimpun komitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai target global pada akses energi yang ditargetkan Agenda 2030 sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Hasil utama atau lighthouse deliverable inilah yang diharapkan oleh Presidensi Indonesia sebagai tindak lanjut aksi-aksi pasca-COP26 dan Presidensi G-20 sebelumnya, dalam rangka mencapai karbon netral, yang Indonesia telah targetkan pada 2060, atau lebih cepat lagi dengan dukungan riil dari komunitas internasional," jelas Arifin.

Baca Juga: Transisi Energi, Indonesia Bisa Maksimalkan Tenaga Surya

Pada kesempatan yang sama, Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan aksi transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan.

"Perubahan paradigma pasti akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan lainnya. Jadi, kita ingin berkeadilan, yang bebannya berat harus dibantu, yang sudah siap silakan jalan sendiri selagi membantu yang belum mampu. Ini harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat. Ini yang akan kita bangun di G-20 Indonesia. Inilah yang kita maksud dengan global deal," ungkap Luhut.