Kemenkeu Siapkan Rp 44,8 Triliun Untuk Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah telah memilih 12 provinsi prioritas khusus percepatan penurunan stunting, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, NTB, NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Penentuan prioritas khusus ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa jumlah anak balita stunting di 12 lokasi prioritas provinsi telah mencapai 60% dari total anak balita stunting yang ada saat ini di Indonesia.

"Oleh karena itu intervensi khusus di 12 provinsi ini diharapkan akan berkontribusi secara positif bagi penurunan stunting secara nasional secara lebih cepat. Namun demikian ini bukan berarti bahwa di 22 provinsi lainnya pemerintah tidak peduli," ucapnya.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan dibutuhkan konvergensi dan terintegrasi antar K/L) saling memperkuat hasil atau output antar bidang untuk mempercepat penurunan stunting. Dia mengatakan di 12 provinsi prioritas ini ada beberapa hal penekanan yang tidak sama dengan 22 provinsi lainnya. Pertama yaitu penguatan penyuluhan, Kedua yaitu orientasi tenaga di lapangan ini harus lebih kuat lagi

"Tidak kalah penting adalah bagaimana audit stunting di semua seluruh wilayah di 12 provinsi ,serta dapur sehat untuk mengatasi stunting di 12 provinsi Kalau yang di 22 provinsi lainnya tentu menyesuaikan dengan budget yang ada terlebih kepada pemerintah daerahnya yang bersangkutan," ucapnya.

Dia menuturkan ada kegiatan-kegiatan esensial yang belum terdanai secara maksimal di antaranya adalah peningkatan kapasitas SDM kemudian forum koordinasi di daerah untuk tim percepatan penurunan stunting.

"Kami berharap masih ada BOK stunting atau BOKB di provinsi maupun kota yang nantinya bisa memperkuat peran-peran kapasitas SDM ini," ucapnya.