Biro Klasifikasi Indonesia Dukung Penerapan Pajak Karbon

Jakarta, Beritasatu.com – PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero terus mendukung penerapan dekarbonisasi yang salah-satu unsur terpenting adalah pajak karbon.

"BKI menyambut baik pihak-pihak yang terus mendukung penerapan dekarbonisasi yang salah-satu unsur terpenting adalah pajak karbon. Hal itu sejalan dengan tekad kami di BKI selaku ketua IDSurvey bersama tujuh BUMN lain untuk melakukan pilot project dekarbonisasi di kalangan BUMN," ujar Direktur Utama BKI Rudiyanto dalam keterangan resmi, Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: Menko Airlangga Pastikan Pajak Karbon Berlaku Juli 2022

Menurut rencana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pajak karbon akan diterapkan mulai Juli 2022 pertama kali pada sektor ketenagalistrikan. Hal ini terungkap April lalu pada keterangan pers Kemenkeu.

Menurut Rudiyanto, pembahasan tentang pajak karbon menjadi semakin penting agar pelaksanaan dekarbonisasi di Indonesia bisa segera berjalan secara aktif.

"Pembahasan itu amat penting bagi BKI selaku ketua IDSurvey bersama tujuh BUMN lain yang saat ini sedang melaksanakan pilot project dekarbonisasi," tukas Rudiyanto.

Seperti diketahui, Februari lalu, IDSurvey yang diwakili oleh BKI bersama tujuh BUMN telah menandatangani memorandum of understanding dekarbonisasi di kalangan BUMN. Tujuh BUMN lain tersebut adalah Pertamina, PLN, Pupuk Indonesia, PTPN, Semen Indonesia, Perhutani, dan MIND ID.

Baca Juga: KTT Iklim COP-26, Uni Eropa Minta Negara-negara Terapkan Pajak Karbon

Dekarbonisasi di kalangan BUMN akan menjadi bagian dari perusahaan, lembaga, dan pihak lain yang secara bersama bertekad mencapai target nasional mengurangi efek GRK secara nasional sebesar 29% pada 2030 dan zero emission pada 2060.

"Ini harus menjadi tekad bersama demi mencapai ruang hidup yang berkualitas karena Indonesia adalah salah-satu pasar karbon terpenting di dunia," tegas Rudiyanto.