Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Dinilai Mendesak

Jakarta, Beritasatu.com - Pengendalian harga-harga kebutuhan pokok menjadi masalah paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional dalam lima tahun kedepan.

Hal ini tergambar dalam hasil survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Survei ini dilakukan pada September 2022 lalu dan melibatkan 1.200 responden yang dipilih acak dengan margin of error lebih kurang 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, responden yang menginginkan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok dalam survei betul-betul dominan mencapai 42,9%.

"Jadi dari 10 orang, empat di antaranya menyebut pengendalian harga kebutuhan pokok sebagai masalah besar yang harus diselesaikan," kata Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei bertajuk "Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Hukum & Prospek Elektoral Jelang 2024" di Jakarta, Minggu (2/10/2022).

Burhanuddin melanjutkan, hasil ini berbeda dengan survei di tahun 2020 bahkan sampai awal 2021, sebagian besarnya menyebut penanganan wabah virus corona. "Namun sekarang tinggal 0,4%," imbuhnya.

Menurut Burhanuddin, masalah kedua yang dianggap mendesak dan harus diselesaikan pemerintah adalah menciptakan pekerjaan atau mengurangi pengangguran, dengan persentase mencapai 16%. Selanjutnya, masalah ketiga yakni mengurangi kemiskinan dengan persentase 9,3%.

"Setelah pandemi mulai bisa teratasi, masyarakat perlu pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang menjadi isu ketiga adalah mengurangi kemiskinan. Inilah yang menjadi top three masalah mendesak menurut masyarakat yang harus diselesaikan pemerintah," kata Burhanuddin.

Selanjutnya, urutan empat hingga 10 berturut-turut adalah pemberantasan korupsi 9%, memajukan sektor pertanian 3,2%, keamanan dan ketertiban 2,6%, mendorong pertumbuhan UMKM 2,5%, pemerataan pendapatan 1,8%, memperbaiki kualitas pendidikan 1,6%, dan kebebasan berpendapat 1%.

Burhanuddin mengingatkan pentingnya memperkuat daya beli masyarakat yang sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah harus bisa memperkuat daya beli masyarakat demi kepentingan pertumbuhan ekonomi," tandasnya.