Jaksa ICC yang Minta Netanyahu Ditangkap Tersangkut Pelecehan Seksual

Den Haag, Beritasatu.com – Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Karim Khan, mengundurkan diri sementara di tengah penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran seksual yang hampir rampung, demikian disampaikan oleh kantornya pada Jumat (16/5/2025).

Langkah ini tergolong belum pernah terjadi sebelumnya di ICC dan menimbulkan ketidakpastian, terutama karena belum ada prosedur yang jelas untuk penggantian posisi jaksa ICC. Situasi ini semakin memperburuk kondisi ICC yang tengah menghadapi krisis kepercayaan global, terutama setelah sanksi dari Amerika Serikat atas penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel.

Kantor Jaksa ICC menyatakan bahwa Khan akan mengambil cuti hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Internal PBB selesai.

Dalam pernyataan resmi, firma hukum Carter-Ruck yang mewakili Khan membantah semua tuduhan. Mereka menegaskan bahwa cuti diambil demi menjaga fokus kerja, bukan sebagai bentuk pengunduran diri.

“Klien kami tetap menjabat sebagai jaksa ICC, tidak mengundurkan diri dan tidak memiliki niat untuk melakukannya,” jelas mereka.

Dalam surat internal kepada staf yang diperoleh Reuters, Karim Khan menyatakan bahwa keputusan cuti ini merupakan bentuk tanggung jawab moralnya.

“Mengingat pemberitaan media yang terus meningkat, saya memutuskan untuk mengambil cuti. Ini adalah komitmen saya terhadap kredibilitas kantor dan integritas proses hukum,” tulisnya.

Sebelumnya, Karim Khan sempat menolak seruan dari sejumlah LSM dan staf ICC untuk mundur selama penyelidikan berlangsung. Namun, keputusan cuti ini kemudian dipuji oleh sejumlah organisasi sebagai bentuk akuntabilitas dan penghormatan terhadap korban.

“Langkah ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum dan membantu menjaga kredibilitas pengadilan,” ujar Danya Chaikel dari lembaga HAM FIDH.

Sementara itu, Alix Vuillemin dari Inisiatif Perempuan untuk Keadilan Gender menambahkan bahwa cuti Khan tidak akan menghambat kinerja jaksa ICC karena kantor kejaksaan tetap bekerja secara kolektif.

“Justru menyingkirkan sosok yang diduga bermasalah dapat memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi,” tegasnya.

ICC saat ini menangani kasus-kasus besar kejahatan perang, termasuk konflik Israel-Hamas di Gaza dan perang Rusia-Ukraina.

Atas permintaan Karim Khan, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan deportasi anak-anak Ukraina, serta terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Kedua negara bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksi pengadilan tersebut.

Penyelidikan terhadap Israel memicu sanksi dari pemerintahan Donald Trump, yang disebut oleh Presiden ICC sebagai ancaman langsung terhadap pengadilan.

Menurut sumber anonim yang dikutip Reuters, Khan telah menjalani wawancara terakhir dengan penyelidik PBB pekan lalu, dalam tahap akhir penyelidikan yang dimulai pada Desember tahun lalu. Namun, belum ada kejelasan kapan hasil penyelidikan akan diumumkan.

Sementara Khan cuti, dua wakil jaksa ICC akan mengambil alih tanggung jawabnya, menurut pernyataan resmi dari kantor kejaksaan.