Bos Intelijen AS Mau Tuntut Pidana Obama, Apa Kesalahannya?

Washington, Beritasatu.com – Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) Tulsi Gabbard, pada Jumat (18/7/2025), merilis laporan kontroversial yang menuduh pemerintahan Barack Obama memanipulasi informasi intelijen guna menciptakan narasi bahwa kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Presiden 2016 disebabkan oleh campur tangan Rusia.

“Informasi yang kami rilis hari ini menunjukkan adanya rencana makar pada tahun 2016 yang dilakukan oleh jajaran pejabat tinggi pemerintahan,” ungkap Gabbard. 

“Tujuannya adalah menggulingkan kehendak rakyat, menjalankan kudeta bertahun-tahun, dan merebut kekuasaan presiden,” katanya.

Gabbard menuding bahwa Presiden Obama dan para pejabat senior menggunakan informasi dari mantan analis intelijen Inggris Christopher Steele, meski mereka mengetahui bahwa data tersebut tidak dapat dipercaya.

Dalam laporannya, Gabbard menyebut sejumlah nama pejabat tinggi era Obama, termasuk mantan Direktur Intelijen Nasional James Clapper, mantan Direktur CIA John Brennan, mantan Direktur FBI James Comey, mantan Menteri Luar Negeri John Kerry, dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice.

Gabbard menyatakan bahwa bukti-bukti yang terkumpul telah diserahkan kepada Departemen Kehakiman untuk ditinjau lebih lanjut sebagai dasar penuntutan pidana. “Setiap individu, tidak peduli seberapa tinggi kekuasaannya, yang terlibat dalam konspirasi ini harus diselidiki dan dituntut sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, kantor mantan Presiden Barack Obama belum memberikan tanggapan atas laporan ini. Namun, beberapa anggota Partai Demokrat di Komite Intelijen DPR menilai bahwa laporan Gabbard bersifat politis dan bertujuan mengalihkan perhatian publik.

"Ketika Trump tengah berupaya mengalihkan isu Jeffrey Epstein, Gabbard justru membangkitkan kembali tuduhan tak berdasar terhadap pemerintahan Obama," ujar Jim Himes, anggota Komite Intelijen DPR.

Selama ini, Donald Trump secara konsisten menyebut penyelidikan terhadap dugaan intervensi Rusia dalam pemilu 2016 dan kemungkinan kolusi dengan tim kampanyenya sebagai “tipuan politik.”

Pada Maret lalu, Trump menandatangani perintah untuk mendeklasifikasi seluruh dokumen terkait penyelidikan Crossfire Hurricane—penyelidikan FBI terhadap dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.

Investigasi khusus yang dipimpin oleh mantan Direktur FBI Robert Mueller sejak Mei 2017 menyimpulkan bahwa tidak ditemukan bukti kolusi antara tim kampanye Trump dan Rusia. Hasil penyelidikan tersebut dirilis pada April 2019. Pemerintah Rusia pun secara tegas membantah semua tuduhan keterlibatan mereka dalam pemilu AS.