Pengadilan Thailand Batalkan Kasus Penghinaan Kerajaan Thaksin

Bangkok, Beritasatu.com – Pengadilan Thailand, pada Jumat (22/8/2025), membatalkan kasus penghinaan kerajaan (lese majeste) terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, dengan alasan tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan.

Kasus ini berawal dari wawancara media yang dilakukan Thaksin pada 2015 saat menjalani pengasingan. Gugatan diajukan oleh militer kerajaan yang sebelumnya menggulingkan Thaksin pada 2006 serta adiknya, Yingluck Shinawatra, pada 2014.

Thaksin (76 tahun), sempat terancam hukuman penjara hingga 15 tahun karena melanggar undang-undang lese majeste yang dikenal sangat ketat di Thailand. Namun, ia membantah tuduhan tersebut dan menegaskan kesetiaannya kepada raja, yang dalam konstitusi Thailand digambarkan sebagai “tempat pemujaan yang terhormat”.

Meskipun tidak memegang jabatan resmi, Thaksin tetap memiliki pengaruh politik besar dan dianggap sebagai figur di balik partai berkuasa Pheu Thai. Partai tersebut kini menghadapi tekanan politik, konflik dengan Kamboja, serta kesulitan ekonomi dalam negeri.

Thaksin kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun di luar negeri untuk menjalani hukuman delapan tahun atas penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Hukuman itu kemudian dikurangi menjadi satu tahun oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Meski begitu, ia tidak pernah dipenjara karena langsung dipindahkan ke rumah sakit polisi dengan alasan medis, hingga akhirnya bebas bersyarat setelah enam bulan.

Pengadilan lain dijadwalkan akan memutuskan 18 hari mendatang mengenai status penahanan Thaksin di rumah sakit VIP, yang memunculkan perdebatan apakah hukumannya benar-benar dijalani secara penuh.

Kasus Thaksin menjadi yang paling menonjol di antara lebih dari 280 tuntutan lese majeste dalam beberapa tahun terakhir. Para aktivis menilai undang-undang ini kerap digunakan untuk membungkam perbedaan politik, sementara pendukung kerajaan beranggapan aturan tersebut penting untuk melindungi monarki.

Kasus Lain Dinasti Shinawatra

Perhatian publik kini juga tertuju pada putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, yang diskors dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Thailand pada Juli lalu. Ia tengah diselidiki Mahkamah Konstitusi terkait etika dalam panggilan diplomatik yang bocor, di mana ia menyebut mantan pemimpin Kamboja Hun Sen sebagai “paman” dan seorang komandan militer Thailand sebagai “lawan”.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus Paetongtarn dijadwalkan diumumkan pada 29 Agustus pukul 15.00 waktu setempat.

Putusan-putusan ini muncul di tengah krisis ekonomi Thailand, dengan pertumbuhan yang melambat, tingginya utang rumah tangga, turunnya pariwisata, serta meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kebijakan pemerintah.