Kronologi Lengkap PM Thailand Diskors MK Akibat Sengketa Kamboja

Bangkok, Beritasatu.com — Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra, resmi diskors oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (1/7/2025) seiring dibukanya penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika dalam sengketa diplomatik dengan Kamboja.

Langkah ini menambah dinamika dalam politik Thailand yang selama bertahun-tahun didominasi pertarungan antara elite konservatif pro-militer, pro-kerajaan, dan keluarga Shinawatra yang dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan tradisional negara tersebut.

Mahkamah Konstitusi menanggapi petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn bertindak tidak jujur dan melanggar etika konstitusional. Tuduhan ini muncul setelah bocornya percakapan telepon yang bersifat politis dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat sejak Mei 2025, memunculkan kontroversi hingga menyebabkan diskorsnya perdana menteri. Berikut rangkaian peristiwanya:

• 28 Mei: Seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di perbatasan kedua negara, memicu ketegangan baru.
• 15 Juni: Paetongtarn melakukan panggilan telepon dengan Hun Sen untuk membahas konflik perbatasan.
• 18 Juni: Sebagian isi percakapan bocor dan kemudian diunggah secara lengkap di laman Facebook Hun Sen. Respons publik atas isi percakapan tersebut sangat negatif, hingga menyebabkan partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintah mengundurkan diri.
• 19 Juni: Paetongtarn menyampaikan permintaan maaf atas kebocoran tersebut. Namun, demonstrasi yang menuntut pengunduran dirinya terus berlangsung.
• 20 Juni: Sebanyak 36 senator mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mencopot Paetongtarn dari jabatannya.
• 1 Juli: Mahkamah memutuskan untuk menangguhkan sementara tugas Paetongtarn hingga sidang putusan berlangsung.

Masalah Paetongtarn terjadi bersamaan dengan proses hukum yang juga menjerat ayahnya, Thaksin Shinawatra, yang tengah menghadapi dua perkara hukum serius bulan ini.

Thaksin hadir di Pengadilan Pidana Bangkok pada hari yang sama atas dakwaan menghina monarki Thailand, sebuah pelanggaran berat yang bisa dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Meski membantah tuduhan tersebut, Thaksin menyatakan kesetiaannya kepada monarki. Di luar pengadilan, belasan pendukungnya berkumpul memberikan dukungan.

"Saya datang ke sini karena ketidakadilan yang telah ia hadapi selama bertahun-tahun," ujar Wanlee Iamcharat (79), seorang pensiunan fisioterapis, kepada AFP.

"Saya yakin ia tidak melakukannya," ujarnya.

Sidang Thaksin diperkirakan berlangsung selama beberapa minggu, dan putusan baru akan dijatuhkan setidaknya sebulan kemudian. Seorang pejabat pengadilan mengonfirmasi bahwa sidang dimulai pagi ini dengan kehadiran Thaksin, meskipun media tidak diizinkan meliput secara langsung.

Pengacara Thaksin, Winyat Chatmontri, mengaku tidak bisa berbicara atas nama kliennya mengenai perasaannya.  "Namun menurut saya dia tampak tenang,” katanya.

Kasus ini bermula dari wawancara yang dilakukan Thaksin pada tahun 2015 saat berada di pengasingan. Ia baru kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun di luar negeri, untuk menjalani hukuman atas kasus konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pria berusia 75 tahun itu menghindari hukuman penjara dan hanya menghabiskan enam bulan di rumah sakit dengan alasan medis, sebelum dibebaskan bersyarat pada Februari tahun lalu. Namun, Mahkamah Agung berencana meninjau kembali perlakuan khusus tersebut bulan ini, yang berpotensi membuat Thaksin kembali masuk penjara.