Mantan PM Thaksin Shinawatra Bebas Bersyarat, Politik Thailand Memanas

Bangkok, Beritasatu.com - Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra, resmi bebas bersyarat pada Senin (11/5/2026) setelah menjalani hukuman penjara selama 243 hari. Kebebasan tokoh politik kontroversial Thailand tersebut kembali memicu perhatian publik dan spekulasi mengenai arah politik Negeri Gajah Putih ke depan.

Miliarder telekomunikasi berusia 76 tahun itu keluar dari Penjara Pusat Klong Prem, Bangkok, sekitar pukul 07.40 waktu setempat. Pembebasan bersyarat diberikan Departemen Pemasyarakatan Thailand dengan mempertimbangkan usia lanjut serta sisa hukuman yang tinggal sedikit.

Peristiwa ini menjadi babak baru dalam perjalanan politik Thaksin Shinawatra yang selama lebih dari dua dekade menjadi figur paling berpengaruh sekaligus kontroversial di Thailand.

Disambut Pendukung ‘Kaus Merah’

Ratusan pendukung setia Thaksin yang dikenal sebagai kelompok “Kaus Merah” telah berkumpul sejak dini hari di depan penjara. Sekitar 300 orang tampak mengenakan atribut khas Partai Pheu Thai sambil memberikan dukungan moral kepada mantan pemimpin mereka.

Saat keluar dari penjara, Thaksin mengenakan kemeja putih longgar dengan potongan rambut pendek. Ia didampingi anggota keluarga dekat, termasuk putrinya, Paetongtarn Shinawatra, yang juga dikenal sebagai tokoh penting Partai Pheu Thai.

Dalam pernyataan singkat kepada media, Thaksin mengaku lega setelah menyelesaikan masa hukumannya. Dengan nada santai, ia menyebut masa tahanan tersebut sebagai waktu untuk “hibernasi”.

Meski kini kembali ke kediaman keluarganya di Thonburi, Bangkok, kebebasan Thaksin tetap berada dalam pengawasan ketat aparat hukum Thailand selama masa percobaan empat bulan.

Aturan Ketat Selama Masa Probasi

Sebagai bagian dari pembebasan bersyarat, Thaksin Shinawatra diwajibkan mematuhi sejumlah ketentuan hukum yang telah ditetapkan otoritas probasi Thailand.

Beberapa aturan yang harus dipatuhi, antara lain:

1. Wajib Memakai Gelang Elektronik

Thaksin diwajibkan mengenakan gelang pemantau elektronik atau electronic monitoring (EM) untuk mengawasi pergerakannya selama masa probasi.

2. Pembatasan Tempat Tinggal

Ia harus tinggal di alamat resmi yang telah didaftarkan kepada otoritas penjara dan tidak diperbolehkan bepergian tanpa izin khusus.

3. Laporan Rutin ke Petugas Probasi

Thaksin wajib melapor secara berkala setiap bulan guna memastikan seluruh aturan dipatuhi.

4. Larangan Kontak dengan Narapidana

Ia juga dilarang berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan narapidana lain yang tidak memiliki hubungan keluarga.

5. Larangan Melanggar Hukum

Selama masa pembebasan bersyarat, Thaksin tidak boleh membawa senjata, wajib menjalani pekerjaan yang sah, dan tidak boleh terlibat tindak pidana baru.

Perjalanan Panjang Kasus Hukum Thaksin

Kasus hukum Thaksin Shinawatra telah menjadi bagian penting dalam dinamika politik Thailand modern. Setelah hidup dalam pengasingan selama 15 tahun sejak 2008, Thaksin kembali ke Thailand pada 2023.

Ia sebelumnya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan saat menjabat sebagai perdana menteri Thailand periode 2001-2006. Namun, melalui pengampunan kerajaan, hukumannya dipangkas menjadi 1 tahun.

Kontroversi sempat muncul ketika Thaksin dipindahkan dari penjara ke rumah sakit dengan alasan kesehatan, termasuk keluhan sakit dada. Situasi tersebut memicu kritik dari kelompok oposisi dan kubu konservatif yang menilai ia mendapat perlakuan istimewa.

Pada September 2025, pengadilan Thailand memutuskan Thaksin harus kembali menjalani sisa hukuman penjaranya. Pembebasan kali ini diberikan setelah ia memenuhi syarat menjalani dua pertiga masa hukuman.

Pengaruh Politik Thaksin Masih Kuat

Meski secara hukum dibatasi untuk terlibat aktif dalam politik selama masa probasi, banyak pengamat menilai pengaruh Thaksin Shinawatra belum benar-benar hilang dari panggung politik Thailand.

Partai Pheu Thai yang didirikannya memang mengalami penurunan suara dalam pemilu awal 2026. Namun, partai tersebut masih menjadi bagian penting dari koalisi pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul dari Partai Bhumjaithai.

Analis politik menilai kehadiran Thaksin di tengah masyarakat berpotensi memperkuat kembali basis pendukung Pheu Thai. Di sisi lain, kemunculan kembali tokoh tersebut juga dinilai bisa memicu ketegangan dengan kelompok pro-militer dan loyalis kerajaan yang selama ini menjadi rival politik utamanya.

Pembebasan bersyarat Thaksin Shinawatra tidak hanya menjadi akhir dari salah satu episode hukum paling panjang di Thailand, tetapi juga membuka peluang munculnya dinamika politik baru di negara tersebut.

Dengan status bebas bersyarat dan pengawasan ketat melalui gelang elektronik, Thaksin kini berada di persimpangan antara menjalani masa tua yang tenang atau kembali memainkan pengaruh besar dalam politik Thailand.