Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas, Ini Perjalanan Hidupnya

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Thaksin Shinawatra selama puluhan tahun menjadi salah satu figur paling berpengaruh sekaligus kontroversial dalam politik Thailand modern. Mantan polisi yang kemudian menjelma menjadi miliarder telekomunikasi dan perdana menteri Thailand itu kembali menjadi sorotan setelah resmi bebas pada Senin (11/5/2026).

Pembebasan Thaksin Shinawatra menandai babak baru perjalanan politik dinasti Shinawatra yang selama dua dekade terakhir terus bertahan di tengah kudeta militer, pengasingan, hingga serangkaian kasus hukum.

Meski sempat menjalani hukuman terkait kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh politik Thaksin tetap kuat di Thailand melalui jaringan partai politik dan keluarganya.

Lantas, siapa sebenarnya Thaksin Shinawatra dan bagaimana perjalanan hidupnya hingga kembali menghirup udara bebas?

Dari polisi jadi taipan telekomunikasi

Thaksin Shinawatra lahir di Chiang Mai, Thailand, pada 26 Juli 1949. Ia memulai karier sebagai aparat penegak hukum setelah lulus dari Akademi Kadet Polisi Thailand pada 1973.

Berkat beasiswa pendidikan, Thaksin melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan meraih gelar master hingga doktoral di bidang peradilan kriminal. Setelah kembali ke Thailand, ia sempat bertugas di kepolisian dan lingkungan kantor Perdana Menteri.

Namun, pada 1987, Thaksin memutuskan keluar dari kepolisian dengan pangkat Letnan Kolonel untuk fokus membangun bisnis bersama istrinya, Potjaman Shinawatra.

Keputusan tersebut menjadi titik balik hidupnya. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi, Thaksin mendirikan Shin Corporation yang bergerak di bidang telekomunikasi.

Perusahaannya berkembang pesat setelah memperoleh konsesi bisnis satelit dan jaringan telepon seluler. Kesuksesan itu menjadikan Thaksin sebagai salah satu orang terkaya di Thailand sekaligus membuka jalan menuju dunia politik.

Lahirnya Thai Rak Thai dan era “Thaksinomics”

Pada 1998, Thaksin mendirikan partai Thai Rak Thai atau “Thais Love Thais”. Kehadirannya langsung mengubah lanskap politik Thailand karena membawa pendekatan baru dengan gaya kepemimpinan ala eksekutif perusahaan.

Popularitas Thaksin melonjak setelah memenangkan pemilu Thailand 2001 dan menjadi perdana menteri Thailand.

Kebijakan ekonominya yang dikenal dengan istilah “Thaksinomics” berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Thailand pascakrisis finansial Asia 1997-1998.

Beberapa program populis yang membuat Thaksin sangat populer, antara lain layanan kesehatan murah bagi masyarakat kecil, program pengembangan ekonomi desa, akses kredit untuk pelaku usaha kecil, dan stimulus ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintahannya juga mendapat pujian atas respons cepat saat tsunami Samudra Hindia 2004 melanda wilayah selatan Thailand.

Basis dukungan terbesar Thaksin berasal dari masyarakat pedesaan dan kelas pekerja yang kemudian dikenal sebagai kelompok “Kaos Merah”.

Kontroversi dan kudeta militer 2006

Di balik popularitasnya, pemerintahan Thaksin juga dipenuhi kontroversi.

Ia dikritik karena operasi pemberantasan narkoba tahun 2003 yang menyebabkan ribuan korban jiwa. Pemerintahannya juga dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik di wilayah selatan Thailand yang mayoritas Muslim.

Krisis politik semakin memuncak pada 2006 ketika keluarga Shinawatra menjual saham Shin Corp senilai US$ 1,9 miliar kepada investor asing.

Transaksi tersebut memicu kemarahan publik karena dianggap menghindari pajak dan menjual aset strategis nasional.

Gelombang protes besar dari kelompok konservatif dan pendukung kerajaan atau “Kaos Kuning” akhirnya mendorong militer melakukan kudeta pada September 2006 saat Thaksin berada di luar negeri.

Kudeta itu menjadi awal masa pengasingan panjang Thaksin Shinawatra.

Hidup dalam pengasingan

Selama bertahun-tahun, Thaksin tinggal berpindah-pindah negara untuk menghindari hukuman penjara terkait kasus korupsi yang menurutnya bermotif politik.

Ia sempat tinggal di Inggris sebelum menetap cukup lama di Dubai, Uni Emirat Arab.

Meski berada di luar Thailand, pengaruh politiknya tidak pernah benar-benar hilang. Partai-partai penerus Thai Rak Thai, termasuk Pheu Thai, tetap menjadi kekuatan besar dalam politik nasional Thailand.

Adiknya, Yingluck Shinawatra, bahkan sempat menjabat perdana menteri Thailand sebelum akhirnya digulingkan melalui putusan pengadilan dan kudeta militer.

Politik “grand bargain” dan kepulangan ke Thailand

Situasi politik Thailand berubah setelah pemilu 2023 ketika partai progresif Move Forward memenangkan suara terbanyak.

Kondisi itu membuat kelompok konservatif Thailand akhirnya membuka kompromi politik dengan Partai Pheu Thai untuk membentuk pemerintahan koalisi dan membendung dominasi kelompok progresif.

Kesepakatan politik yang dikenal sebagai “grand bargain” itu membuka jalan bagi kepulangan Thaksin ke Thailand pada Agustus 2023.

Kepulangannya disambut ribuan pendukung, meski ia tetap harus menjalani hukuman penjara terkait kasus hukum lama.

Bebas pada 2026 dan pengaruh politik yang bertahan

Setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit polisi dan menghadapi sejumlah hambatan hukum tambahan, Thaksin akhirnya resmi bebas pada Mei 2026.

Mahkamah Agung Thailand sebelumnya sempat mempersoalkan status perawatan medisnya dan memerintahkan Thaksin kembali menjalani sisa hukuman.

Namun, ia juga memenangkan sejumlah perkara lain, termasuk terbebas dari tuduhan lese-majeste atau penghinaan terhadap kerajaan.

Di tengah berbagai tekanan politik, keluarga Shinawatra tetap aktif dalam pemerintahan Thailand. Putrinya, Paetongtarn Shinawatra, bahkan sempat menjabat perdana menteri Thailand sebelum menghadapi persoalan hukum pada 2025.

Kini, di usia 76 tahun, Thaksin menyatakan dirinya masih memiliki semangat untuk mengabdi kepada monarki dan rakyat Thailand.

Mengenal Thaksin Shinawatra berarti memahami dinamika panjang pertarungan antara populisme, militer, dan elite tradisional dalam politik Thailand modern.

Meski telah berkali-kali dijatuhkan oleh kudeta dan proses hukum, pengaruh Thaksin hingga kini masih menjadi faktor penting dalam menentukan arah politik Thailand.