Trump Ancam Pengawas Udara di Tengah Kekacauan Penerbangan AS

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuntut agar pengendali lalu lintas udara segera kembali bertugas, menyusul gelombang pembatalan dan penundaan penerbangan yang melanda negara tersebut selama penutupan pemerintahan yang sedang berlangsung.

Melansir Reuters, Selasa (11/11/2025), Trump memperingatkan akan menurunkan pangkat atau menjatuhkan sanksi bagi pengontrol yang absen, sekaligus menawarkan bonus US$ 10.000 bagi mereka yang tetap bekerja tanpa gaji selama masa penutupan.

Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah bandar udara besar melaporkan angka ketidakhadiran pengendali meningkat drastis, sehingga otoritas penerbangan meminta maskapai mengurangi jadwal terbang.

Menurut data terbaru yang dirilis otoritas penerbangan, ketidakhadiran pengendali berkisar antara 20% hingga 40% pada hari tertentu di sekitar 30 bandara terbesar AS.

Kondisi tersebut memaksa Federal Aviation Administration (FAA) menerapkan pembatasan operasi di sejumlah fasilitas, termasuk arahan untuk mengurangi persentase penerbangan harian di bandara-bandara tersibuk.

Dampaknya ribuan penerbangan dibatalkan dan ditunda selama akhir pekan, dengan maskapai melaporkan ratusan ribu pelanggan terdampak. Hampir 2.950 penerbangan dibatalkan dan sekitar 11.200 ditunda.

Sumber pelacakan penerbangan mencatat lebih dari 2.380 pembatalan hanya pada hari Senin (10/11/2205), angka yang memperparah gangguan layanan penumpang di tengah periode perjalanan yang padat.

Maskapai menegaskan penutupan pemerintahan harus segera diakhiri agar operasi penerbangan kembali normal. Eksekutif maskapai besar menyebut kondisi saat ini tidak dapat diterima, karena menimbulkan kerugian besar bagi penumpang dan karyawan.

Di tengah kemelut tersebut, Senat AS dilaporkan telah meloloskan rancangan undang-undang untuk mengakhiri penutupan pemerintahan, yang kemudian dikirim ke kongres.

Namun, belum ada kepastian waktu persetujuan akhir oleh Kongres, sehingga nasib normalisasi penuh operasi penerbangan masih bergantung pada perkembangan legislatif dalam beberapa hari mendatang.