AS Cabut dari Organisasi Internasional Perparah Gejolak Ekonomi Global

Yogyakarta, Beritasatu.com – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menarik AS dari 66 organisasi internasional, termasuk badan dan lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai berpotensi memperparah ketidakpastian tatanan politik dan perdagangan global. 

Hal itu disampaikan pakar ekonomi politik internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Faris Al-Fadhat menanggapi arah kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Faris menilai keputusan tersebut mengejutkan dan mengecewakan banyak pihak yang selama ini meyakini pentingnya tata kelola dunia berbasis kerja sama multilateral. 

“Ketikа Amerika Serikat mundur dari sistem yang dikelola bersama, dunia menjadi semakin tidak menentu. Dampaknya paling terasa di sektor perdagangan global,” ujar Faris, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari pola kepemimpinan Donald Trump pada periode sebelumnya yang cenderung mengedepankan pendekatan unilateral, yakni mengambil keputusan secara sepihak tanpa merujuk pada kesepakatan global. 

Padahal, AS bersama negara-negara Eropa memiliki peran besar dalam membentuk konsep global governance atau pemerintahan global setelah Perang Dunia II.

“Ketika negara yang dahulu menjadi pelopor tata kelola dunia bersama justru mundur, maka aturan global perlahan kehilangan maknanya. Dunia menjadi semakin tidak teratur, dan ini berbahaya bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” tegasnya.

Meski begitu, Faris menilai kebijakan tersebut tidak bersifat permanen karena sangat dipengaruhi dinamika politik domestik AS. Ia memprediksi pendekatan multilateral berpeluang kembali menguat jika terjadi pergantian kepemimpinan.

“Saya melihat ini bukan kebijakan jangka panjang. Ketika kepemimpinan berganti ke Partai Demokrat, sangat mungkin Amerika Serikat kembali pada pendekatan multilateral,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengaitkan penarikan diri AS dengan kebijakan perang tarif yang kembali menguat sejak awal 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut melemahkan peran lembaga global, seperti Badan Perdagangan Dunia atau WTO.

“Organisasi seperti WTO menjadi tidak berdaya ketika tarif dinaikkan secara sepihak. Aturan yang ada tidak lagi bisa ditegakkan secara efektif,” jelasnya.

Dampak kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap rantai pasok global dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Menghadapi situasi ini, Faris menekankan pentingnya konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan multilateralisme melalui kerja sama regional dan peran aktif di Global South.

“Indonesia tidak boleh terbawa arus kontestasi unilateral. Kita harus tetap konsisten pada kerja sama multilateral yang berbasis kesepakatan bersama,” pungkasnya.