PM Sanae Takaichi Bubarkan DPR Jepang

Tokyo, Beritasatu.com – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan parlemen atau DPR Jepang menjelang pemilihan umum dadakan yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.

Ketua parlemen Jepang membacakan surat pembubaran secara resmi terhadap majelis rendah, di tengah teriakan “banzai” dari para anggota parlemen. Pembubaran DPR yang beranggotakan 465 orang tersebut dilakukan seiring dimulainya masa kampanye selama 12 hari yang akan berlangsung secara resmi pada Selasa (27/1/2026).

Takaichi, perdana menteri perempuan pertama Jepang, sebelumnya telah mengumumkan rencana pemilu dadakan tersebut awal pekan ini. Ia terpilih sebagai pemimpin Jepang pada Oktober lalu dan baru menjabat selama sekitar tiga bulan.

Meski masa jabatannya relatif singkat, tingkat persetujuan publik terhadap pemerintahan Takaichi tercatat cukup tinggi, yakni sekitar 70%. Ia berharap dapat memanfaatkan popularitas pribadinya untuk membantu partai berkuasa kembali merebut dukungan publik yang sempat merosot dalam beberapa tahun terakhir.

Koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama Japan Innovation Party (JIP) saat ini hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah yang memiliki kekuasaan besar dalam sistem politik Jepang.

“Belum tentu tingginya dukungan publik terhadap kabinet Takaichi akan langsung berujung pada dukungan terhadap LDP,” ujar profesor politik Universitas Tsukuba Hidehiro Yamamoto, dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (24/1/2026).

Ia menambahkan, isu utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah langkah pemerintah dalam mengatasi inflasi.

Lembaga penyiaran publik Jepang, NHK, melaporkan bahwa isu kunci dalam kampanye pemilu kali ini mencakup pengendalian kenaikan harga kebutuhan pokok serta persoalan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.

Hubungan Tokyo dan Beijing memburuk sejak November lalu setelah Takaichi menyatakan Jepang berpotensi terlibat apabila China mengambil tindakan militer terhadap Taiwan, wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi diklaim Beijing sebagai bagian dari negaranya.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan China yang kemudian meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Jepang. Kantor berita Kyodo melaporkan, baik kubu pemerintah maupun oposisi telah mengemukakan wacana penghapusan pajak konsumsi atas bahan pangan guna meredam tekanan inflasi rumah tangga.