Prabowo Tegaskan TNI Dikirim ke Gaza Bukan untuk Lucuti Senjata Hamas

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana pengiriman TNI sebagai pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina yang saat ini ditunda, tidak bertujuan untuk melucuti senjata kelompok Hamas.

“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” ujar Presiden Prabowo dalam tayangan “Presiden Prabowo Menjawab”, yang dikutip di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Prabowo menjelaskan, misi ini merupakan wujud perjuangan konsisten bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina sejak dahulu.

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” kata Prabowo dikutip dari Antara.

Ia menekankan Indonesia siap mengirim pasukan dalam kerangka Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), selama semua pihak menyetujui keterlibatan tersebut.

Menurut Prabowo, persetujuan dari para tokoh Palestina dan negara-negara mayoritas Muslim menjadi syarat mutlak. Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

Selain dukungan negara kawasan, Prabowo menyoroti pentingnya penerimaan dari pihak de facto di lapangan. “Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” ujarnya.

Dalam mekanisme BoP, Prabowo menjelaskan adanya aturan national caveats atau batasan nasional yang dihormati. Hal ini memberikan hak bagi setiap negara anggota untuk menentukan keterlibatan sesuai prinsip nasional masing-masing.

Terkait batasan tersebut, Prabowo memastikan Indonesia mengambil posisi tegas untuk tidak melakukan konfrontasi bersenjata.

“Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ucapnya.

Namun, presiden mengungkapkan rencana pengiriman pasukan saat ini sedang ditangguhkan atau dalam status on hold. Keputusan ini diambil setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Penangguhan dilakukan setelah pemerintah melakukan serangkaian konsultasi dengan berbagai pihak terkait situasi geopolitik yang belum kondusif. "Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan," tutur presiden.

Indonesia sebelumnya berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk misi stabilisasi kemanusiaan dan bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Meskipun persiapan internal TNI sudah berjalan, pemberangkatan tetap menunggu mandat resmi PBB dan situasi keamanan yang memungkinkan.