PM Lebanon Geram IRGC Iran Diduga Kendalikan Hizbullah Lawan Israel

Beirut, Beritasatu.com - Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menuduh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengendalikan operasi militer Hizbullah melawan Israel. Pernyataan ini muncul di tengah memburuknya hubungan antara Pemerintah Lebanon dan Hizbullah, meski beberapa ahli menilai tuduhan Salam tidak sepenuhnya keliru.

Al Jazeera melaporkan dalam wawancara dengan saluran berita Arab Saudi, al-Hadath, Salam mengungkapkan IRGC, yang langsung berada di bawah perintah Pemimpin Tertinggi Iran, bertanggung jawab atas pengaturan tindakan Hizbullah di Lebanon, termasuk serangan drone ke Siprus. 

Serangan Israel ke Lebanon baru-baru ini meningkatkan ketegangan, menyebabkan lebih dari 1.000 korban jiwa dan memaksa sekitar 1,2 juta orang mengungsi—sekitar 20% dari total populasi Lebanon. Organisasi hak asasi manusia (HAM) menganggap pengungsian ini sebagai potensi kejahatan perang.

Meski tidak ada bukti pasti mendukung tuduhan Salam, para analis menilai IRGC memang memiliki peran signifikan dalam persiapan Hizbullah dalam menghadapi konflik baru-baru ini. Pengaruh IRGC tidak hanya terbatas pada koordinasi, tetapi juga kemungkinan terlibat langsung dalam manajemen operasi militer di lapangan.

Pengaruh IRGC bagi Hizbullah

Tuduhan Salam menyoroti besarnya keterlibatan IRGC yang disebut telah mengarahkan kegiatan Hizbullah, termasuk serangan drone ke pangkalan militer Inggris di Siprus awal bulan ini. Salam juga menuduh pejabat IRGC memasuki Lebanon menggunakan identitas palsu.

Ketegangan meningkat pada 2 Maret ketika Hizbullah meluncurkan enam roket ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan serangan militer Israel yang terus berlanjut terhadap Lebanon. 

Serangan ini mengejutkan banyak pihak di Lebanon, terutama karena Hizbullah sebelumnya menjamin para sekutunya bahwa mereka tidak akan memperburuk konflik. Pelanggaran kepercayaan ini memaksa pemerintah Lebanon untuk melarang aktivitas militer Hizbullah dan mengusir beberapa warga Iran yang diduga terkait dengan IRGC. Meski demikian, langkah ini tidak berdampak signifikan di lapangan.

Meskipun pemerintah Lebanon telah mengambil tindakan, Hizbullah tetap aktif dalam pertempuran, termasuk di selatan Lebanon melawan pasukan Israel, yang menurut Salam, dikelola oleh IRGC.

Hubungan Hizbullah dan IRGC

Hubungan antara Hizbullah dan IRGC sudah terjalin sejak 1982, tak lama setelah Revolusi Islam Iran. Hizbullah dibentuk dengan dukungan langsung IRGC dan sejak itu terus mengandalkan Iran untuk bantuan dan pembimbingan spiritual. Setelah gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel pada November 2024, 

Iran mengirimkan pejabat IRGC ke Lebanon untuk melakukan evaluasi pasca-konflik dan restrukturisasi, termasuk perubahan dalam struktur komando Hizbullah yang mengarah pada pembentukan sel-sel kecil yang lebih otonom, serupa dengan strategi pertahanan "mosaik" yang diterapkan IRGC.

Nicholas Blanford, anggota senior di Atlantic Council mengungkapkan bahwa sumber-sumber dari Hizbullah dan pemerintah Lebanon mengonfirmasi bahwa serangan roket pada 2 Maret diluncurkan oleh sayap militer Hizbullah, Islamic Resistance, yang kemungkinan besar berkoordinasi langsung dengan Quds Force, unit asing dari IRGC. 

Blanford menambahkan para pemimpin senior Hizbullah mungkin tidak sepenuhnya mengetahui serangan tersebut sebelumnya. 

“Saya rasa IRGC yang mengatur semua ini,” ujar Blanford.

Pemerintah Lebanon Terjepit

Sebagai respons terhadap ketegangan yang terus meningkat, Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Rajji mengumumkan duta besar Iran untuk Lebanon dianggap persona nongrata dan diberi waktu hingga Minggu untuk meninggalkan negara tersebut. Langkah ini merupakan usaha Lebanon untuk mengurangi pengaruh Iran yang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengumumkan rencana untuk menciptakan "zona keamanan" di selatan Lebanon yang membentang hingga Sungai Litani, sekitar 30 kilometer dari perbatasan Israel. Langkah ini dipandang secara luas sebagai bentuk pendudukan ilegal. Para ahli berpendapat Lebanon memiliki sedikit pilihan untuk mengurangi pengaruh ini sebelum perang dengan Israel berakhir.