Israel Dukung Blokade Selat Hormuz, Gencatan AS-Iran Terancam Buyar

Tel Aviv, Beritasatu.com –  Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi berakhir sewaktu-waktu. Ia juga menegaskan dukungan Israel terhadap langkah Washington memblokade Selat Hormuz.

Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam rapat kabinet, menyusul laporan dari Wakil Presiden AS JD Vance terkait hasil negosiasi dengan Iran. Pembicaraan yang berlangsung selama 21 jam itu dilaporkan belum menghasilkan kesepakatan.

Netanyahu menyebut gencatan senjata berdurasi dua minggu tersebut sangat rapuh dan dapat berubah dalam waktu singkat.

“Gencatan senjata ini dapat berubah dalam sekejap mata. AS tidak dapat menerima pelanggaran terang-terangan Iran terhadap syarat-syarat yang mengarah pada negosiasi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam kesepakatan tersebut AS akan menghentikan serangan udara, sementara Iran diwajibkan membuka kembali Selat Hormuz. Namun, menurutnya, Iran belum memenuhi kewajiban tersebut.

“Menurut perjanjian, Iran harus segera membuka kembali Selat Hormuz, tetapi mereka tidak melakukannya. Amerika tidak dapat menerima ini,” tegas Netanyahu.

Lebih lanjut, Netanyahu mengungkapkan bahwa AS menuntut penghentian total program pengayaan uranium Iran sebagai syarat utama dalam negosiasi.

“Isu utama dari perspektif AS adalah penghapusan total uranium yang diperkaya Iran dan memastikan tidak ada lagi aktivitas pengayaan nuklir dalam jangka panjang,” katanya.

Netanyahu juga menegaskan hubungan antara Israel dan AS tetap solid di tengah situasi ini. Ia membantah adanya keretakan antara kedua negara.

“Klaim tentang keretakan hubungan antara kedua negara sama sekali tidak benar. Yang benar justru sebaliknya,” ujarnya.

Di sisi lain, Komando Pusat AS (United States Central Command/Centcom) mengumumkan rencana pemblokiran akses kapal ke wilayah pesisir Iran, termasuk pelabuhan di Teluk Persia dan Teluk Oman.

Namun, Centcom menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kebebasan navigasi bagi kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan di luar Iran.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi Presiden Donald Trump pada 12 April setelah negosiasi AS-Iran berakhir tanpa kesepakatan.

Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) menegaskan pihaknya masih menguasai Selat Hormuz dan memperingatkan potensi eskalasi konflik.

“Musuh akan terjebak dalam pusaran maut jika mereka melakukan kesalahan perhitungan,” demikian pernyataan IRGC.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi global, dengan sekitar 20% pasokan minyak dunia melintasi kawasan ini.

Ketegangan meningkat setelah Iran dilaporkan memasang ranjau laut serta mengerahkan drone dan rudal di wilayah tersebut. Kondisi ini berdampak pada penurunan jumlah kapal kargo yang melintas dan mendorong kenaikan harga energi global.

Pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi salah satu isu utama dalam upaya gencatan senjata, meskipun hingga kini lalu lintas pelayaran masih terbatas.