Tolak Blokade Hormuz Trump, Ketegangan Aliansi NATO-AS Memanas

Paris, Beritasatu.com –  Sekutu NATO menolak terlibat dalam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Sikap ini berpotensi memicu ketegangan baru di dalam aliansi militer Barat tersebut.

Aliansi tersebut memilih opsi berbeda, yakni hanya akan mempertimbangkan intervensi setelah konflik berakhir. Langkah ini dinilai bisa memperburuk hubungan dengan Washington.

Trump sebelumnya menyatakan militer AS akan bekerja sama dengan negara lain untuk memblokir seluruh lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Keputusan itu diambil setelah pembicaraan akhir pekan gagal mengakhiri konflik enam minggu dengan Iran.

Namun, militer AS kemudian mengklarifikasi bahwa blokade hanya berlaku bagi kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran. Blokade dijadwalkan mulai pukul 14.00 GMT pada Senin (13/4/2026).

Sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026, Iran disebut telah membatasi akses selat tersebut bagi kapal asing, kecuali armadanya sendiri. Teheran bahkan berupaya menjadikan kontrol atas jalur strategis itu permanen, termasuk kemungkinan mengenakan pungutan bagi kapal yang melintas.

“Blokade akan segera dimulai. Negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini,” kata Trump dalam unggahan di Truth Social, Minggu (12/4/2026).

Meski demikian, sejumlah anggota NATO seperti Inggris dan Prancis menegaskan tidak akan ikut serta dalam blokade. Mereka memilih mendorong solusi diplomatik dan inisiatif pembukaan jalur pelayaran.

Selat Hormuz merupakan jalur vital, dengan sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewatinya. Stabilitas kawasan ini menjadi kepentingan global.

Penolakan tersebut menambah daftar gesekan antara Trump dan sekutu Eropa. Sebelumnya, Trump mengancam menarik AS dari NATO serta mempertimbangkan penarikan pasukan dari Eropa.

Ketegangan juga meningkat setelah beberapa negara Eropa menolak penggunaan wilayah udara mereka untuk operasi militer AS terhadap Iran.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan sikap negaranya tidak mendukung blokade.

“Kami tidak mendukung blokade,” ujar Starmer kepada BBC.

Ia menambahkan. “Keputusan saya sangat jelas bahwa apa pun tekanannya, dan memang ada tekanan yang cukup besar, kami tidak akan terseret ke dalam perang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte disebut meminta komitmen konkret dari negara-negara Eropa untuk membantu mengamankan Selat Hormuz.

Rutte sebelumnya menyatakan NATO bisa berperan jika seluruh 32 anggota menyepakati pembentukan misi bersama.

Sejumlah negara Eropa membuka kemungkinan membantu pengamanan selat, tetapi hanya setelah konflik mereda dan ada jaminan keamanan dari Iran.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya akan menggelar konferensi bersama Inggris dan negara lain untuk merancang misi multinasional.

“Misi yang sepenuhnya bersifat defensif ini, yang berbeda dari pihak-pihak yang bertikai, akan dikerahkan segera setelah situasi memungkinkan,” kata Macron.

Misi tersebut bertujuan mengamankan jalur pelayaran dan mengoordinasikan pengawalan kapal tanker.

Starmer menegaskan fokus utama adalah menjaga kebebasan navigasi pascakonflik.

“Izinkan saya menjelaskan dengan sangat jelas, ini tentang melindungi pelayaran dan mendukung kebebasan navigasi setelah konflik berakhir,” ujarnya di parlemen.

Pertemuan untuk membahas rencana ini diperkirakan melibatkan sekitar 30 negara, termasuk negara Teluk, India, Yunani, Spanyol, Italia, Belanda, dan Swedia.

Sejumlah diplomat mempertanyakan apakah Trump akan mendukung misi tersebut, mengingat langkah blokade sudah dijadikan alat tekanan politik.

“Karena Trump sekarang menggunakan selat itu sebagai pengaruhnya sendiri, apakah dia bahkan menginginkan misi di sana?” kata seorang diplomat Eropa.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menilai Selat Hormuz seharusnya dibuka melalui jalur diplomasi. Ia juga menilai pembentukan pasukan internasional akan kompleks.

Fidan mendorong NATO memperbaiki hubungan dengan Trump dalam pertemuan puncak di Ankara pada Juli mendatang.