Ketua LPAI Seto Mulyadi: Pemenuhan Hak Anak Penting untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Yogyakarta, Beritasatu.com - Indonesia saat ini memiliki lebih dari 70 juta anak yang diharapkan menjadi generasi emas pada 2045. Sebagai aset penting bagi kemajuan bangsa, setiap anak Indonesia berhak merasakan kemerdekaan dalam pemenuhan hak-haknya untuk berkembang secara optimal.

Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terus mendorong pembangunan berbasis hak anak melalui program Indonesia Layak Anak 2030. Program ini bertujuan untuk memastikan perlindungan anak dari tingkat keluarga hingga pemerintahan provinsi.

Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam sektor kesehatan terkait pemenuhan nutrisi anak. Data menunjukkan bahwa satu dari lima anak di Indonesia yang berusia di bawah lima tahun rentan mengalami anemia atau kekurangan zat besi, yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka secara optimal.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, yang dikenal sebagai Kak Seto menegaskan, pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

"Sebagai generasi penerus masa depan bangsa, kemajuan anak-anak menjadi sangat penting serta patut mendapat perhatian yang sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal," kata Kak Seto.

Menurut Kak Seto hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

"Maka dari itu, tugas kita semua adalah memberikan akses dan semangat kepada anak-anak Indonesia agar dapat tumbuh-kembang menjadi generasi maju yang cerdas, kreatif, berani, dan penuh semangat. Dalam hal ini peran serta sektor swasta untuk menjadi perusahaan sahabat anak juga sangat dinantikan demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak di Indonesia," lanjutnya.

Ia juga menekankan peran sektor swasta sebagai mitra dalam upaya ini, demi mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara dunia usaha dan program pemerintah. Pemenuhan hak anak, khususnya dalam hal nutrisi, memerlukan keterlibatan pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media.