Hidup dengan Banjir dan Rob, Warga Pekalongan Tak Lagi Gagap

Pekalongan, Beritasatu.com - Bagi warga Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, banjir dan rob bukan kejutan. Air datang hampir setiap tahun. Bedanya, kini warga tak lagi panik dan gagap. 

Air bukan sekadar unsur alam. Ia hadir sebagai bagian dari rutinitas, sekaligus ancaman yang berulang. Setiap musim hujan, warga di kawasan pesisir dan dataran rendah bersiap menghadapi banjir, limpasan sungai, dan rob yang datang tanpa jeda. 

Rumah terendam, jalan tergenang, aktivitas terhenti. Namun di tengah kerentanan geografis itu, tumbuh daya lenting sosial yang perlahan mengubah cara warga bertahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Pekalongan mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dalam menghadapi bencana banjir dan rob. Program kelurahan tangguh bencana disebutnya . 

Program ini tidak lahir sebagai proyek instan, melainkan sebagai proses panjang membangun kesadaran kolektif, kesiapsiagaan, dan pengetahuan lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

Dari gang sempit hingga tepi sungai, kesiapsiagaan tumbuh lewat program yang mengandalkan pengetahuan lokal, solidaritas, dan informasi cepat untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda.

“Kelurahan tangguh bencana dibangun sebagai proses panjang untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pengetahuan lokal warga,” kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Kota Pekalongan Dimas Arga Yudha kepada Beritasatu.com, Senin (2/2/2026).

Dimas menjelaskan, kelurahan tangguh bencana berangkat dari perubahan kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana. Sebelumnya, ia menjabat sebagai kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Pekalongan serta terlibat langsung dalam pelaksanaan dan kajian program tersebut.

Menurut Dimas, Undang-Undang Penanggulangan Bencana menegaskan, penanganan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak fase prabencana dan dilanjutkan hingga tahap pemulihan.

“Masyarakat tidak bisa hanya menunggu bantuan. Mereka harus dilibatkan sejak awal, karena yang paling mengenal wilayahnya adalah warga sendiri,” ujar Dimas.

Kota Pekalongan berada di wilayah pesisir utara Jawa dengan topografi rendah, sebagian bahkan berada di bawah muka air laut. Kombinasi curah hujan tinggi, sedimentasi sungai, penurunan muka tanah, dan kenaikan air laut membuat banjir menjadi siklus tahunan.

Dalam situasi itu, pendekatan penanggulangan bencana berbasis respons darurat semata dinilai tidak lagi memadai. Dibutuhkan perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar objek bantuan.

Kearifan Lokal

Warga yang tinggal di kawasan rawan, kata Dimas, justru memiliki pengetahuan empiris tentang tanda-tanda alam. Mereka memahami pola hujan, kecepatan kenaikan air, hingga batas aman sebelum banjir meluas. Pengetahuan inilah yang kemudian dijadikan fondasi Kelurahan Tangguh Bencana.

Sejak 2022, Pemerintah Kota Pekalongan melalui BPBD mulai memperkuat kapasitas masyarakat dengan membentuk kelurahan tangguh bencana secara bertahap.

Pembentukan kelurahan tangguh bencana dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pemerintah tidak datang membawa rancangan jadi. Warga dilibatkan sejak tahap awal melalui diskusi dan pemetaan risiko di lingkungan masing-masing.

“Warga bersama pemerintah mengidentifikasi jenis ancaman bencana, lalu menggali kapasitas dan sumber daya lokal yang dimiliki,” papar Dimas.

Dari proses itu, setiap kelurahan menyusun rencana penanggulangan bencana berbasis komunitas. Pemetaan wilayah rawan dilakukan secara detail, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul, dan lokasi pengungsian. Peran warga saat kondisi darurat juga dibagi secara jelas.

Seluruh rencana tersebut dituangkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kelurahan. Dokumen ini dilengkapi buku saku evakuasi yang dirancang sebagai panduan praktis ketika bencana terjadi.

Setiap kelurahan memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, penguatan kapasitas selalu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Kearifan lokal menjadi bagian penting dalam proses ini.

“Kearifan lokal itulah yang menjadi kekuatan kolektif masyarakat,” ujar Dimas.

Hingga awal 2026, tercatat 27 kelurahan di Kota Pekalongan telah berstatus kelurahan tangguh bencana. Pendanaannya tidak hanya berasal dari APBD Kota Pekalongan. Program ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, relawan kebencanaan, perguruan tinggi, media, serta sektor swasta.

Namun, Dimas menegaskan, status kelurahan tangguh tidak boleh berhenti pada seremoni pembentukan.

“Kelurahan tangguh bencana harus diopeni (dirawat). Ini kerja jangka panjang untuk membangun budaya sadar bencana,” katanya.

Menurutnya, keberlanjutan program ditentukan oleh konsistensi latihan, simulasi, dan regenerasi relawan di tingkat lokal.

Dampak penguatan kapasitas mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan paling nyata, kata Dimas, adalah perilaku warga ketika banjir terjadi.

“Sekarang warga tidak gagap dan tidak panik. Mereka tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Pengetahuan tentang tanda-tanda alam memungkinkan warga melakukan evakuasi mandiri lebih awal. Barang-barang penting dapat diamankan sebelum air masuk rumah. Perabot dinaikkan, aset keluarga diselamatkan.

“Kerugian bisa ditekan. Ini yang paling terasa,” kata Dimas.

Penerus Informasi BMKG

Di tingkat kelurahan, tim penanggulangan bencana membentuk jaringan komunikasi berbasis grup WhatsApp hingga ke tingkat RT. Informasi prakiraan cuaca dari BMKG, peringatan dini, dan kondisi sungai disebarkan secara cepat.

Meski begitu, teknologi modern tidak sepenuhnya menggantikan cara-cara tradisional. Pengumuman melalui masjid dan musala masih menjadi sarana efektif untuk menjangkau warga secara luas.

Di balik sistem yang dibangun, Kelurahan Tangguh Bencana hidup berkat dedikasi para relawan. Salah satunya Suwidodo (60), atau akrab disapa Panji, relawan senior yang telah hampir dua dekade mendampingi warga terdampak banjir.

“Sudah belasan tahun saya terlibat sebagai relawan,” ujar Panji saat ditemui Beritasatu.com, Selasa (3/2/2026).

Sebelum program kelurahan tangguh bencana berjalan, sistem relawan masih sporadis. Koordinasi terbatas, informasi sering simpang siur, dan evakuasi kerap menemui penolakan.

Setelah program dijalankan, relawan mendapatkan pelatihan rutin, peningkatan keterampilan, dan simulasi kebencanaan secara berkala. Panji, yang berlatar belakang komunikasi dan aktif di Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), berperan sebagai penghubung informasi.

“Kalau tanda banjir sudah terlihat, kami langsung sampaikan ke warga agar bersiap,” katanya.

Informasi disebarkan melalui radio UHF-VHF atau HT, grup WhatsApp lingkungan RT, hingga pengumuman langsung, sehingga koordinasi dengan BPBD juga berjalan lebih cepat.

“Sekarang berbeda jauh. Warga sudah siap, relawan terlatih, dan alurnya jelas,” ujarnya.

Panji menilai perubahan ini berdampak langsung pada keselamatan warga. Dalam beberapa kejadian banjir terakhir, hampir tidak ada korban jiwa.

Ia mengatakan, kesiapsiagaan warga membuat kerugian harta dapat ditekan. Baginya, menjadi relawan bukan soal imbalan, melainkan panggilan hati yang ia jalani dengan ikhlas.

“Ini panggilan hati. Saya jalani lillahi ta’ala,” ucapnya.

Keselamatan Cepat

Manfaat kelurahan tangguh bencana juga dirasakan warga. Sholeh (37), warga Kelurahan Pasirkratonkramat, Kota Pekalonga mengatakan arus informasi kini jauh lebih cepat dan jelas.

“Sekarang kalau air naik, langsung ada kabar,” ujarnya.

Peringatan untuk mengamankan barang dan bersiap mengungsi disampaikan melalui grup RT dan pengumuman di musala. Relawan juga mengarahkan warga ke lokasi pengungsian terdekat yang aman.

“Penanganannya lebih tertata. Dahulu rasanya menghadapi banjir sendirian,” kata Sholeh.

Meski banjir masih terjadi, Sholeh memilih bertahan karena ikatan keluarga dan sejarah hidup di wilayah tersebut. “Yang penting keluarga selamat,” ujarnya.

Pengalaman Kota Pekalongan menunjukkan, ketangguhan tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan, solidaritas sosial, dan pengetahuan lokal yang terus diasah.

Membaca pergerakan air, menjaga kebersihan sungai, kerja bakti rutin, hingga pengelolaan dapur umum komunal menjadi bagian dari adaptasi warga menghadapi bencana berulang.

Kelurahan tangguh bencana bukan sekadar program, melainkan ruang belajar bersama. Di kota batik yang hidup berdampingan dengan air, ketangguhan lahir dari kesadaran bahwa bencana adalah urusan bersama dan keselamatan dimulai dari komunitas itu sendiri.