Sopir Truk Geruduk Kantor Gubernur Jatim dengan Sound Horeg

Surabaya, Beritasatu.com — Ratusan sopir truk dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (19/6/2025). Mereka menolak keras penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) yang dianggap merugikan sopir dan belum siap diberlakukan. Beberapa dari mereka membawa sound horeg.

Dalam aksinya, massa memarkir puluhan truk di sepanjang Jalan Pahlawan, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total di kawasan tersebut. Sejumlah truk juga dilengkapi sound horeg berukuran besar yang diarahkan ke kantor gubernur, memutar musik keras sebagai bentuk protes.

“Kami membawa sound horeg agar suara kami didengar mereka yang ada di dalam,” ujar Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur, Angga Firdiansyah, di lokasi aksi.

Aksi demonstrasi ini juga diwarnai simbol perlawanan berupa dua keranda mayat dan bendera merah putih sepanjang 1.200 meter. Menurut Angga, keranda tersebut melambangkan matinya keadilan bagi para sopir, sementara bendera panjang melambangkan belum dirasakannya kemerdekaan oleh para pekerja sektor logistik.

“Dua keranda adalah simbol bahwa keadilan telah mati. Bendera merah putih itu menandakan kami belum benar-benar merdeka,” jelasnya.

Angga menegaskan bahwa pihaknya meminta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menemui massa untuk berdialog dan menghentikan operasi penindakan ODOL. Jika tidak ada kesepakatan, para sopir mengancam akan bertahan dan menginap di lokasi.

“Kami akan bermalam di sini jika tidak ada kepastian. Harus ada solusi dan penghentian penindakan ODOL yang mengancam pidana bagi sopir,” tegasnya.

Ia menilai kebijakan zero ODOL belum layak diterapkan karena pemerintah belum menyediakan regulasi pendukung, termasuk soal tarif angkutan dan perlindungan hukum bagi sopir. Menurutnya, sopir sebenarnya mendukung keselamatan berkendara, namun kebijakan saat ini dianggap tidak realistis.

“Kalau demi keselamatan, kami setuju. Tapi kenyataannya regulasi belum jelas, terutama soal tarif. Kami jadi korban,” kata Angga.

Lebih jauh, Angga mengungkapkan bahwa banyak sopir merasa diintimidasi saat membawa muatan yang dianggap melanggar aturan ODOL. Ia menyebut kondisi itu sering kali didorong oleh permintaan pasar dan industri, bukan kemauan sopir.

“Yang membuat dimensi muatan ODOL itu bukan kami semata. Itu permintaan industri. Tapi yang ditindak hanya sopir,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan dalam penerapan aturan terkait dimensi kendaraan, yang sering membuat sopir jadi korban kriminalisasi.

“Aturan dimensi kendaraan tidak konsisten. Seharusnya penyimpangan pada struktur kendaraan, bukan saat sopir sedang memuat barang,” tegas Angga.

Dalam orasinya, para sopir juga menuntut perlindungan hukum serta jaminan kesejahteraan. Mereka menilai selama ini justru menjadi pihak paling dirugikan dalam rantai distribusi logistik nasional.

“Premanisme dan pungli masih marak. Sopir yang ditekan, sementara perusahaan besar bebas dari sanksi,” tambahnya.

Hingga sore hari, massa masih bertahan dan menunggu hasil audiensi antara perwakilan sopir dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka berharap ada solusi nyata atas keluhan dan ancaman yang mereka hadapi di lapangan.