Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk, Jokowi Segera Usahakan Impor
Kamis, 9 Maret 2023 | 13:56 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Dalam kunjungan kerjanya ke Kebumen, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah petani yang sedang melakukan panen raya padi pada Kamis pagi (9/3/2023). Jokowi mengungkapkan para petani menyinggung soal kelangkaan pupuk.
Jokowi mengaku kelangkaan pupuk juga ditemukan di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Bandung. Jokowi menjelaskan dari data yang dimilikinya, kebutuhan pupuk nasional berada dalam besaran 13 juta ton, sementara pabrik industri pupuk baru mampu memproduksi sekitar 4 juta ton. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah terpaksa mengimpor pupuk. "Impor kita 6.3 juta ton artinya memang kurang. Ini yang akan segera kita usahakan," ujar Jokowi di Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis pagi (9/3/2023).
Dalam dialognya dengan petani, Jokowi mengungkapkan pupuk saat ini menjadi salah satu komoditas yang dibutuhkan oleh beberapa negara di dunia. Menurut Jokowi, produksi pupuk berkurang akibat bahan baku yang disuplai dari negara-negara lain terganggu akibat konflik Rusia dan Ukraina. "Tapi kita juga harus tahu tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem semua negara di dunia," ujar Jokowi.
Jokowi juga mengungkapkan harga gabah kering panen (GKP) usai panen raya di sejumlah daerah terlampau rendah. Untuk memastikan kesejahteraan petani, Jokowi meminta Badan Pangan Nasional untuk menghitung ulang harga gabah yang wajar untuk petani yang nantinya akan berimbas pada harga beras di pedagang.
Setelah berdiskusi dengan para petani, Jokowi menyebut GKP jatuh di kisaran harga Rp 4.200 per kilogram. Harga GKP yang rendah tersebut ditemukan di sejumlah provinsi yang baru saja panen raya padi. "Saya tanya petani, GKPnya jatuh di harga 4.200 memang terlalu rendah, pemerintah sedang menghitung. Nanti segera diumumkan badan pangan, harga GKPnya berapa," ujarnya.
Jokowi berharap usai penghitungan ulang oleh Badan Pangan Nasional, harga beras di pasaran akan kembali wajar, yakni berada di kisaran harga yang menguntungkan petani namun masih dapat dibeli oleh masyarakat.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Dalami Nilai Investasi PPT ET, KPK Periksa Dirut PT CEP
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Polisi Temukan Senjata Tajam di TKP Mahasiswi Unpad Dilindas Motor




