DPR Setujui Pagu Kementerian PU 2026 Rp 70,86 T

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mendapatkan persetujuan pagu indikatif anggaran tahun 2026 sebesar Rp 70,86 triliun.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan, fokus utama anggaran tetap diarahkan pada penanganan jalan nasional, penguatan jaringan irigasi, serta normalisasi sungai sebagai langkah mitigasi banjir.

Strategi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional.

“Bapak Presiden menugaskan kami sejak 2025 untuk memperkuat infrastruktur pertanian demi swasembada pangan,” ujar Dody dalam rapat yang digelar di DPR, Kamis (10/7/2025).

Untuk itu, Kementerian PU memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi irigasi primer, sekunder, hingga tersier, serta pembangunan jalan nasional sebagai penunjang distribusi logistik pertanian dan pangan.

Alokasi Anggaran

Dari total pagu Rp 70,86 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Bina Marga sebesar Rp 31,80 triliun. Dana ini akan digunakan untuk sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan baru sepanjang 152 km
2. Peningkatan kapasitas dan preservasi jalan 1.113 km
3. Preservasi jembatan 29.241 meter dan penggantian jembatan 51 meter
4. Pembangunan flyover/underpass sepanjang 362 meter
5. Pembangunan jalan tol sepanjang 26,54 km

Sementara itu, bidang sumber daya air mendapat alokasi Rp 20,51 triliun yang akan digunakan untuk:

1. Pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 hektare
2. Rehabilitasi jaringan irigasi 15.000 hektare
3. Pengendali banjir sepanjang 16 km
4. Pengaman pantai sepanjang 4 km
5. Penyediaan air baku 0,3 m³/detik
6. Pembangunan 15 bendungan yang masih berlangsung

Pada bidang cipta karya, anggaran sebesar Rp 4,11 triliun dialokasikan untuk berikut ini:

1. Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 6.731 sambungan rumah
2. Pengelolaan air limbah untuk 400 KK
3. Pembangunan satu gedung publik

Sementara itu, bidang prasarana strategis mendapat alokasi Rp 13,53 triliun untuk membangun beberapa infrastruktur, yaitu:

1. 1.000 unit madrasah melalui program hasil terbaik cepat (PHTC)
2. 100 Sekolah Rakyat
3. Lima perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi keagamaan
4. Infrastruktur prasarana ekonomi, olahraga, kesehatan, cagar budaya, dan keagamaan

Sisa anggaran sebesar Rp 910 miliar digunakan untuk kebutuhan dukungan manajemen, termasuk gaji pegawai dan operasional kantor.

Tambahan Anggaran Dibutuhkan untuk Program Padat Karya

Meski telah menyusun pagu indikatif, Kementerian PU menyampaikan masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 68,88 triliun untuk melengkapi berbagai program teknis dan manajemen.

Tambahan tersebut terdiri atas Rp 65,28 triliun untuk program teknis, termasuk infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) dan program padat karya. Kemudian, Rp 3,6 triliun untuk program dukungan manajemen.

“Kami akan kaji lebih lanjut agar arahan Komisi V DPR, terutama terkait IBM dan Padat Karya, tetap bisa dijalankan walaupun belum maksimal,” ujar Dody.