KPK Bongkar Alasan 4 Tersangka Korupsi TKA di Kemenaker Belum Ditahan

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menjelaskan alasan mengapa hanya empat dari delapan tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ditahan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, penahanan dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti, bukan berdasarkan waktu atau jumlah tersangka.

“Kenapa empat, kenapa yang lain belum? Karena dari hasil penyidikan, empat ini yang sudah cukup alat bukti. Sisanya masih terus kami telusuri,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Keempat tersangka yang ditahan KPK, yaitu Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023 Suhartono, Direktur PPTKA (2019-2024), Dirjen Binapenta (2024-2025) Haryanto, Direktur PPTKA 2017-2019 Wisnu Pramono, dan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA 2024-2025  Devi Angraeni.

Mereka ditahan selama 20 hari pertama, mulai 17 Juli hingga 5 Agustus 2025 di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sementara itu, empat tersangka lain belum ditahan karena masih menunggu pemenuhan alat bukti.

Mereka adalah eks Kasubdit Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad, seluruhnya staf di Direktorat PPTKA selama periode 2019-2024. “Kita tidak bisa rangkum semua sekaligus. Namun kalau sudah layak dan alat bukti lengkap, tentu akan kita tahan,” kata Setyo.

KPK mengungkap, praktik korupsi itu dilakukan dalam rentang waktu 2019 hingga 2024, dan berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan hingga Rp 53,7 miliar. Uang tersebut kemudian dibagi-bagi ke para pelaku dengan nilai yang bervariasi.

Dari total tersebut, sekitar Rp 8,94 miliar dibagikan kepada 85 pegawai Direktorat PPTKA. KPK menegaskan penyidikan masih berlangsung dan terbuka kemungkinan adanya tersangka lain.