Kementerian PU Gandeng TNI Bangun Infrastruktur di Papua dan Daerah 3T

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan TNI dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan pendekatan militer dalam mewujudkan pembangunan dilakukan karena melihat lokasi pembangunan yang rawan konflik, sehingga diperlukan pengamanan ketat untuk menjaga proyek tetap berjalan dan tidak mangkrak ketika sudah dianggarkan.

"Salah satu capaian penting dari kolaborasi ini adalah keterlibatan aktif dari TNI dalam membangun infrastruktur di perbatasan dan daerah rawan konflik," ujar Diana saat membacakan sambutan Menteri PU Dody Hanggodo di sela penandatangani MoU dengan TNI di Jakarta, Senin (21/7/2025).

Lebih lanjut, Diana memberikan contoh wilayah yang dinilai sulit untuk menjalankan pembangunan, seperti di Kalimantan Utara hingga Papua. Kesulitan tersebut bukan sekadar datang dari aspek keamanan, namun juga ketersediaan penyedia jasa konstruksi untuk menjalankan proyek.

"Seperti Kalimantan Utara dan Papua yang selama ini sangat sulit dijangkau. Kalau boleh saya cerita, pak, Kalimantan Utara ada pembangunan di perbatasan yang akhirnya tertunda," tambahnya.

Diana memerinci, kerja sama Kementerian PU dengan TNI mencakup bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan pembangunan jalan nasional, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, prasarana strategis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Salah satu contoh konkret adalah pembangunan akses jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan, di mana TNI terlibat langsung dalam pelaksanaan konstruksi," tambahnya.

Irjen TNI Letnan Jenderal Muhammad Saleh Mustafa yang mewakili panglima TNI dalam dalam penandatanganan MoU dengan Kementerian PU mengatakan kerja sama ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo untuk menyukseskan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

"Ini mendukung Asta Cita Presiden, menyukseskan pembangunan nasional. Nota kesepahaman ini sebetulnya perpanjangan dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini fokus pada pembangunan di daerah 3T," pungkasnya.