Usulan 1 Orang 1 Akun Medsos untuk Kelola Kredibilitas Informasi

Jakarta, Beritasatu.com – Usulan agar setiap warga negara hanya memiliki satu akun media sosial (medsos) yang terhubung dengan nomor ponsel menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, kebijakan ini dapat menjadi salah satu cara pemerintah dalam mengelola kredibilitas informasi di media sosial.

“Jadi, hemat kami bahwa harus ada cara untuk kita mengelola media sosial. Media sosial itu penting untuk berjejaring, sosial, ekonomi, dan yang lain-lain, tetapi juga akses-akses negatifnya harus bisa kita kelola dengan proporsional,” kata Qodari saat ditemui dalam acara DGVeRS 2025: Celebrating Connectivity, Creativity & Community di The Dome Senayan Park (Spark) Jakarta, Sabtu (20/9/2025).  

Qodari menambahkan, dirinya mendengar wacana kebijakan pembatasan akun media sosial tersebut dari berbagai pihak, termasuk pelaku media massa. Menurutnya, media berharap informasi yang beredar di platform digital memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Ia menjelaskan, informasi dari media massa wajib mengikuti aturan hukum jurnalistik, seperti bersumber dari fakta, kejadian, serta narasumber yang jelas. Hal ini berbeda dengan media sosial, di mana banyak informasi tidak kredibel dan rawan hoaks.

“Media sosial sering jadi ajang untuk fitnah dan disinformasi, karena di situ ada ruang untuk akun-akun tanpa nama, akun-akun anonim ya,” ujar Qodari.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mengelola media sosial secara proporsional, termasuk melalui pembatasan jumlah akun per individu di setiap platform. Menurutnya, gagasan ini perlu dikaji lebih lanjut serta mendapat dukungan dari media massa dan masyarakat sipil.

“Soal bagaimana antara akun dengan ID card (KTP) itu harus sinkron,” pungkasnya.