Program Listrik Desa Prabowo Wujudkan Pemerataan Hak Masyarakat

Jakarta, Beritasatu.com - Program Listrik Desa (Lisdes) Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerataan hak masyarakat pedesaan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr Andries Lionardo menilai pemerataan akses listrik membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Tanpa listrik, tidak akan ada administrasi desa berbasis teknologi.

"Infrastruktur desa juga tidak bisa berkembang. Jalan, sekolah, semua butuh listrik agar anak-anak bisa belajar dengan baik dan menjaga kesehatan matanya,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Andries menyoroti 11 desa di Sumatera Selatan (Sumsel) yang menjadi bagian dari 1.285 lokasi Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025. Ia menyebut, efek domino program tersebut sudah terlihat dari meningkatnya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi warga.

“Banyak desa kini mulai membentuk koperasi energi dan usaha rumahan berbasis listrik. Kebijakan ini bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi alat pemberdayaan,” katanya.

Sementara itu, Pakar Energi Unsri M Taufik Toha menjelaskan, rasio elektrifikasi nasional saat ini sudah mendekati sempurna. “Listrik desa kita sudah bagus, mencapai 99% secara nasional, dengan rasio rumah tangga terlistriki 91%,” ujar Taufik.

Taufik mendorong pemerintah untuk memperluas penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam program listrik desa, disesuaikan dengan potensi sumber energi di tiap daerah. “Panel surya sangat memungkinkan karena Indonesia tropis. Energi matahari bisa disimpan di baterai dan digunakan malam hari. Itu efisien untuk desa terpencil,” tambahnya.

Menurut Taufik, program listrik desa menjadi tonggak menuju swasembada energi nasional, yang tidak hanya mengejar pemerataan akses listrik, tetapi juga menciptakan keadilan energi untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

Ekonom Unsri Dr M Subardin turut menegaskan, peningkatan akses energi terbukti mempercepat produktivitas ekonomi desa. Setiap 1% kenaikan konsumsi listrik akan mendorong pertumbuhan PDB per kapita sekitar 1%. "Hampir semua aktivitas masyarakat kini bergantung pada listrik,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir 2025, sebagai bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan akses listrik merata di seluruh Indonesia pada 2030.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan 5.758 desa dan 4.310 dusun segera terbebas dari kegelapan. “Program ini akan terus dipercepat agar seluruh rakyat bisa menikmati manfaat listrik secara merata untuk meningkatkan kualitas hidup,” ujar Bahlil.