Pemerintah Siapkan Rp 351 Miliar untuk Tanggap Darurat Bencana 2025

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat, serta mendukung pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional di lingkungan Kementerian PU, yaitu kesiapsiagaan infrastruktur dan keselamatan publik, komando terpadu dan teknologi respons cepat, dan pelayanan publik yang manusiawi dan berkelanjutan. 

“Setiap detik menyangkut nyawa. Kementerian PU harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk keselamatan rakyat,” kata Dody, Rabu (5/11/2025).

Alokasi anggaran tanggap darurat Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp 351,83 miliar, masing-masing dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp 300 miliar, dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 51,8 miliar. Selain itu juga telah memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik serta menerjunkan 3.455 personel siaga di lapangan. 

Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 261,9 miliar atau sekitar 74,4%, dengan fokus utama pada penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. 

Salah satunya adalah penanganan bencana/tanggap darurat bencana Kabupaten Lumajang dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru, Provinsi Jawa Timur dan penanganan bencana abrasi dan banjir rob di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. 

Selanjutnya sisa anggaran sebesar Rp 89,9 miliar disiapkan untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun, seiring dengan prakiraan curah hujan tinggi lebih dari 2.500 milimeter per tahun dari BMKG Climate Outlook 2025. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 2 November 2025 telah tercatat 2.715 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1.337 kejadian (49,24%).

Untuk 2026, Kementerian PU memproyeksikan anggaran tanggap darurat menjadi Rp 449,1 miliar, sebagai bentuk penguatan kapasitas penanganan cepat di lapangan. Kementerian PU juga terus memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan penanganan bencana melalui aplikasi Sitaba (sistem informasi tanggap darurat bencana) yang dapat diakses publik melalui laman sitaba.pu.go.id. 

Data Sitaba per 4 November 2025 pukul 12.00 WIB, mencatat sebanyak 3.574 kegiatan penanganan bencana telah dilakukan Kementerian PU di berbagai daerah selama 2019-2025. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan nasional, Kementerian PU memastikan penanganan bencana pada 2025 berjalan lebih adaptif, cepat, dan berbasis data.