Banjir Sumatera, Pembalakan Liar dan Tambang Ilegal Harus Dihentikan!

Padang, Beritasatu.com - Banjir bandang menghantam sejumlah permukiman di Sumatera Barat. Arus deras membawa lumpur pekat, batu-batu besar, serta gelondongan kayu yang berserakan hingga menutup badan jalan. Material kayu berukuran besar yang terbawa hingga ke hilir menjadi bukti adanya kerusakan parah di kawasan hulu.

Bencana yang terjadi pada Rabu (26/11/2025) tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga memicu keprihatinan publik terhadap dugaan maraknya praktik pembalakan liar dan pertambangan ilegal. Aktivitas perusakan hutan tersebut diduga kuat menjadi penyebab utama meningkatnya risiko banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah di Sumatera Barat.

Melihat kondisi lapangan, anggota DPR dari Dapil Sumatera Barat, Andre Rosiade menyampaikan kemarahannya. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, untuk memberantas praktik illegal logging dan illegal mining yang dinilai telah merusak kawasan hulu.

“Ini sudah darurat. Kerusakan lingkungan sudah di depan mata. Gelondongan kayu yang hanyut sampai ke pantai itu bukan kejadian biasa. Kita harus hentikan pembalakan liar dan tambang ilegal yang merusak hulu,” tegas Andre saat berada di Kabupaten Agam dalam kegiatan menyerahkan bantuan bagi pengungsi terdampak banjir bandang,  Jumat (5/12/2025).

Andre menegaskan, penanganan kerusakan lingkungan tidak boleh lagi ditunda. Ia mendesak percepatan penyelesaian persoalan ekologis yang selama ini menjadi pemicu banjir bandang, longsor, dan degradasi ekosistem sungai.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Andre mengusulkan agar Gubernur Mahyeldi segera memimpin rapat Forkopimda. Menurutnya, rapat tersebut harus melibatkan kapolda, pangdam, kejati, serta seluruh unsur pemerintah terkait untuk merumuskan langkah terpadu dalam penegakan hukum dan pemulihan lingkungan.

“Kita perlu tindakan bersama. Tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Forkopimda harus duduk satu meja untuk memutus rantai kejahatan lingkungan ini,” ujar Andre.

Ia juga memaparkan sejumlah bukti visual, mulai dari gelondongan kayu yang menumpuk di sepanjang pantai Kota Padang setelah banjir, hingga citra satelit yang memperlihatkan kawasan hulu yang gundul. Andre menegaskan, tanpa penertiban menyeluruh terhadap aktivitas perusakan hutan dan sungai, bencana serupa akan terus berulang dan mengancam keselamatan masyarakat.

“Kalau kita biarkan, Sumatera Barat akan terus jadi langganan bencana. Kerja besar harus dimulai sekarang,” tutup Andre.

Sementara itu, warga terdampak banjir Sumatera masih mengungsi di sejumlah lokasi dan menunggu bantuan lanjutan. Tim gabungan terus bekerja membuka akses jalan, membersihkan material banjir, serta menyisir kawasan hulu untuk memastikan tidak ada potensi bahaya susulan.